Partai Demokrat geram dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelontorkan Rp22 triliun untuk bansos di Pemilu 2009 silam. Sebagai balasan, Partai Demokrat menyindir proyek kereta cepat.
"Lebih baik menggelontorkan bansos sebesar Rp 22 T untuk membantu rakyat kecil, daripada menggelontorkan Rp 27 T untuk kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elite," kata Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Herzaky kemudian mengatakan, kritik Hasto soal bansos itu seperti antirakyat miskin.
"Jika Hasto tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era Bapak SBY, berarti Hasto anti membantu rakyat miskin," ujarnya.
Tak sampai di situ, Herzaky kemudian menyinggung kader PDIP yang terjerat korupsi bansos. Ia juga mengungkiy kader PDIP yang terlibat kasus korupsi terkait Pemilu 2019.
"Kalau Hasto terus menuduh SBY gunakan bansos untuk pemilu 2009, artinya dia harus siap mempertanggungjawabkan fitnahnya. Sudah terang-benderang temannya Hasto yang dulu Mensos tertangkap basah koruptor bansos ketika pandemi, dan kadernya Hasto pula yang curang di Pemilu 2019 dengan menyogok komisioner KPU, malah menuduh Demokrat dan Bapak SBY terus," ucapnya.
"Jadi, jangan mengalihkan perhatian. Dulu zaman Bapak SBY, rakyat senang, kondisi ekonomi negara sangat baik," sambungnya.
Herzaky menilai, saat ini banyak rakyat hidup susah dan utang negara semakin bertumpuk.
"Yang kaya serta senang di era pandemi di tengah rakyat banyak yang susah, mungkin teman-teman Hasto, entah yang di pemerintahan, entah yang jadi pengusaha, yang banyak dapat cuan akibat bisnis PCR swab seperti hasil investigasi salah satu media nasional," imbuhnya.
