The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

5 PR Andika Perkasa Usai Jadi Panglima TNI, Salah Satunya Soal Kedisiplinan Anggota TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, memberikan keterangan kepada wartawan beberapa saat usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A)
News

5 PR Andika Perkasa Usai Jadi Panglima TNI, Salah Satunya Soal Kedisiplinan Anggota TNI

Rabu, 17 November 2021 23:33 WIB 17 November 2021, 23:33 WIB

INDOZONE.ID - Jenderal TNI Andika Perkasa resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu, 17 November 2021. Andika menggantikan Hadi Tjahjanto yang telah pensiun.

Sebagai Panglima TNI yang baru, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti Andika di depan mata untuk dibereskan.

PR-PR itu ada yang memang sudah berlangsung sejak lama namun belum dituntaskan di masa Hadi, ada pula yang memang PR baru yang akan menimbulkan masalah jika tidak diatasi.

Apa saja PR Andika Perkasa yang dimaksud? Berikut Indozone sajikan enam di antaranya.

1. Keamanan Wilayah Perbatasan

PR pertama yang harus Andika atasi adalah mengenai kondisi geopolitik Indonesia, yang memang sejak dulu menjadi isu seksi dalam kancah internasional, utamanya di wilayah perbatasan seperti di Laut Natuna Utara dan perbatasan Papua dengan Papua Nugini.

ist
Jenderal TNI Andika Perkasa saat dilantik oleh Jokowi. (YouTube)

Andika sendiri punya modal yang kuat untuk mengamankan wilayah teritorial Indonesia dari ancaman atau bahaya luar negeri. Ya, Andika punya hubungan yang erat dengan Amerika Serikat selama ini.

Dekatnya hubungan Andika dengan AS berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta penguatan hubungan pada tingkat institusi maupun individu TNI AD dengan US Army.

ist
Kapal induk Liaoning China beserta armada laut yang menyertainya, melakukan latihan di wilayah Laut China Selatan. (REUTERS/Stringer)

Sekarang tinggal bagaimana Andika juga bisa merangkul negara-negara yang kiranya berseberangan dengan Amerika, seperti Rusia dan China.

2. Keamanan Siber

“Siber adalah fokus kami berikutnya,” kata Andika saat menyampaikan visi dan misinya sebagai panglima TNI di hadapan DPR, Sabtu (6/11/2021).

Pernyataan Andika tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber menjadi salah satu fokus utama TNI di bawah pimpinan dia. 

ist
Ilustrasi penjahat siber (Pixabay)

Menurut Andika, isu-isu mengenai perang siber yang mengancam kedaulatan negara telah menjadi tren dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir.

3. Konflik dengan Papua

Andika juga harus bisa mengatasi isu-isu atau konflik di Tanah Papua yang tak henti-henti bergejolak.

ist
Separatis Papua yang ingin merdeka. (HO)

Jika pendekatan militeristik yang diberlakukan selama ini tak berjalan efektif, Andika perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis, demikian disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Sukamta.

Langkah humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua juga menjadi harapan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, hingga Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy.

Rezaldy sendiri berpendapat bahwa penyelesaian dengan cara militer justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dalam keterangannya, Perkasa sendiri menyampaikan bahwa terdapat tiga misi utama yang akan ia laksanakan.

Tiga misi itu adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menyelesaikan konflik di Papua merupakan salah satu wujud dari ketiga misi itu.

Dengan mengusung visi 'TNI adalah kita', Andika berharap masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional melihat TNI sebagai bagian dari mereka.

4. Kedisiplinan Anggota TNI

ist
Serda K (tengah), anggota TNI berdinas di Kodim 0102/Pidie, menjalani sidang penjatuhan hukuman disiplin militer gegara media sosial sang istri di Makodim 0102/Pidie, Sigli, Rabu (20-5-2020). (HO-Penerangan Kodam Iskandar Muda)

Tak cuma PR di luar tubuh TNI, Andika juga punya PR di internal TNI sendiri. Menurut pengamat militer dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas, salah satu PR internal itu adalah menyangkut kedisiplinan anggota TNI.

Menurut Anton, karena masih terjadi sejumlah insiden terkait pelanggaran hukum dan disiplin anggota TNI, perlu ada gebrakan komprehensif yang harus dilakukan Andika.

Perbaikan itu diharapkan tidak hanya terhenti pada penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup pada rekrutmen, pendidikan, karier dan kesejahteraan. 

"Guna menjaga kontinuitas, tentunya kami berharap, baik Andika Perkasa maupun Dudung Abdurrachman dapat saling bekerja sama dalam membangun SDM TNI AD yang lebih profesional. Program ini merupakan bentuk dukungan dan implementasi konkret visi sentral pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yakni membangun SDM," kata Anton.

5. Menjauhkan Anggota dari Politik Praktis

 Jenderal TNI Andika Perkasa bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Jenderal TNI Andika Perkasa bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Masih menurut Anton, Andika juga punya PR untuk menjauhkan anggotanya dari praktik politik praktis, meskipun Pilpres 2024 masih lama.

"Mengingat keduanya mendapatkan dukungan politik dari DPR, kiranya agar dua elite militer ini menunjukkan komitmen terbuka dan terukur untuk menjauhkan TNI terutama TNI AD tidak terlibat dalam politik praktis," kata Anton.

Sekalipun pemilihan umum masih beberapa tahun lagi, kata Anton, dinamika politik nasional akan mulai menghangat pada 2022 karena ada sekitar 101 jabatan kepala daerah yang akan habis masanya dan diisi pejabat sementara.

"Dengan menjabat posisi pejabat (kepala daerah) sementara, mau tidak mau, perwira aktif akan bersentuhan langsung dengan politik praktis. Apalagi, pemilu, pilpres dan pilkada akan digelar pada 2024," kata Anton.

Pada poin itu, menguji konsistensi merupakan fokus Andika Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR yakni penguatan pelaksanaan tugas TNI yang berdasarkan Undang-undang.

Di mana disebutkan, bahwa mengisi jabatan pelaksana tugas kepala daerah tidak termasuk dalam 10 pos yang dapat dipegang perwira TNI aktif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI, yakni di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, BIN, BSSN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, BNN, dan Mahkamah Agung.

"Sudah semestinya pemerintah memperkuat komitmen ini dengan tidak menjadikan perwira aktif TNI sebagai pejabat sementara kepala daerah," kata Anton.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Abul Muamar
Abul Muamar

Abul Muamar

Editor
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US