Jenderal TNI Andika Perkasa resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu, 17 November 2021. Andika menggantikan Hadi Tjahjanto yang telah pensiun.
Sebagai Panglima TNI yang baru, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti Andika di depan mata untuk dibereskan.
PR-PR itu ada yang memang sudah berlangsung sejak lama namun belum dituntaskan di masa Hadi, ada pula yang memang PR baru yang akan menimbulkan masalah jika tidak diatasi.
Apa saja PR Andika Perkasa yang dimaksud? Berikut Indozone sajikan enam di antaranya.
1. Keamanan Wilayah Perbatasan
PR pertama yang harus Andika atasi adalah mengenai kondisi geopolitik Indonesia, yang memang sejak dulu menjadi isu seksi dalam kancah internasional, utamanya di wilayah perbatasan seperti di Laut Natuna Utara dan perbatasan Papua dengan Papua Nugini.
Andika sendiri punya modal yang kuat untuk mengamankan wilayah teritorial Indonesia dari ancaman atau bahaya luar negeri. Ya, Andika punya hubungan yang erat dengan Amerika Serikat selama ini.
Dekatnya hubungan Andika dengan AS berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta penguatan hubungan pada tingkat institusi maupun individu TNI AD dengan US Army.
Sekarang tinggal bagaimana Andika juga bisa merangkul negara-negara yang kiranya berseberangan dengan Amerika, seperti Rusia dan China.
2. Keamanan Siber
“Siber adalah fokus kami berikutnya,” kata Andika saat menyampaikan visi dan misinya sebagai panglima TNI di hadapan DPR, Sabtu (6/11/2021).
Pernyataan Andika tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber menjadi salah satu fokus utama TNI di bawah pimpinan dia.
Menurut Andika, isu-isu mengenai perang siber yang mengancam kedaulatan negara telah menjadi tren dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir.
3. Konflik dengan Papua
Andika juga harus bisa mengatasi isu-isu atau konflik di Tanah Papua yang tak henti-henti bergejolak.
Jika pendekatan militeristik yang diberlakukan selama ini tak berjalan efektif, Andika perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis, demikian disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Sukamta.
Langkah humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua juga menjadi harapan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, hingga Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andi Muhammad Rezaldy.