Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Abdul Aziz memindahkan ibu kota bukanlah perkara yang mudah. Ia bahkan menyebutkan bahwa negara lain banyak yang mengalami kegagalan usai memutuskan hal tersebut.
Hal tersebut dilontarkannya ketika menanggapi mengenai RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang telah diresmikan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR RI. Dengan demikian, Jakarta bukan sebagai ibu kota lagi.
"Saya kira tidak sederhana yah memindahkan ibu kota, apalagi kita belajar dari sejarah. Negara-negara yang memindahkan ibu kota tidak selalu berhasil," ucap Aziz saat dihubungi, Rabu (19/1/2022).
Apalagi, menurut Ketua Komisi B DPRD DKI ini, potensi gagal untuk memindahkan ibu kota juga didukung dari jarak antara ibu kota lama dan baru di Kalimantan Timur yang terbilang sangat jauh.
"Dengan jarak yang begitu jauh dengan segala kekompleksannya saya khawatir ini cuma menjadi jargon-jargon politik yang memang sekarang mulai bergulir, karena nantinya akan sulit diwujudkan," ungkapnya.
Aziz meragukan kesiapan pemindahan ibu kota dari segi pembangunan fasilitas dan insfrastruktur. Ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan puluhan tahun.
"Karena pemindahan ibu kota itu prosesnya bisa 10-20 tahun dan anggarannya sangat besar. Ini kan tidak sederhana mindahin kantor kecamatan, kalau kantor itu tinggal ngeluarin instruksi selesai gitu," terang Aziz.
"Tapi ini ibu kota dengan segala kekomplekannya kita mau pindahkan ke tempat yang beda pulau, bukan hanya jauh tapi beda pulau. Itu bukan hal yang sederhana," tandasnya.
