Ketua Setara Institute, Hendardi, menagih Nawa Cita (sembilan agenda prioritas) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikannya ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, khususnya terkait penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu.
Hendardi menilai, situasi saat ini menunjukkan nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan intoleransi di masyarakat.
Apalagi, agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Presiden memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawa Cita 2014, adalah model yang paling moderat merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," ucap Hendardi ketika dikonfirmasi Indozone, Senin (17/2/2020).
Hendardi pun menyoroti fokus Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran dalam mengungkap kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non-yudisial. Jika komisi itu selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya.
"Sayangnya, Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode kedua ini, dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM. Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi? Sedangkan Jokowi sudah memasuki periode kedua," tutur Hendardi.
Hendardi menilai pernyataan Jokowi yang meletakkan HAM sebagai bukan agenda prioritas, menggambarkan pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM. Padahal, HAM merupakan paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran.
"Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan," ungkpanya.
Hendardi menilai kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin belum genap satu tahun. Pemerintah pun punya waktu menjawab harapan publik terkait janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi.
