Struktur pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih gemuk dibanding periode pertama kepemimpinannya. Beberapa posisi baru dimunculkan, bahkan ada yang ditambah.
Contohnya jabatan staf khusus milenial yang diisi tujuh orang. Sementara jumlah wakil menteri kini berjumlah 12 orang.
Teranyar, ada penambahan posisi Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) yang membuat Istana makin gemuk.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, kebijakan struktur pemerintahan Jokowi terkesan paradoks. Hal tersebut lantaran Presiden Jokowi memberikan contoh preseden buruk di tengah agenda pemangkasan birokrasi.
"Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pemerintah menjelaskan manfaat, tugas dan fungsi dari masing-masing posisi dan jabatan baru itu kepada masyarakat, sehingga publik tidak buru-buru curiga," kata Pangi ketika dihubungi Indozone, Selasa (31/12).
Penambahan jabatan atau nomenklatur baru untuk penyokong kinerja presiden pasti akan menambah beban anggaran. Menjadi tugas dari juru bicara Presiden Jokowi untuk menjelaskan secara jernih ke publik urgensi adanya jabatan baru ini.
Publik, sambungnya, wajib mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap termasuk rasionalisasi atas kebijakan tersebut. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah ke publik.
