Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar silaturahmi kebangsaan ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, hari ini, Jumat (29/7/2022) siang. Tak hanya silaturahmi, jajaran PKS juga akan meminta nasihat kepada PP Muhammadiyah terkait Pemilu 2024.
Menurut Ketua DPP PKS bidang Humas Ahmad Mabruri, kunjungan silaturahmi ini adalah kunjungan untuk menguatkan jalinan kebangsaan yang telah dirajut antara PKS dengan berbagai elemen bangsa, termasuk PP Muhammadiyah.
“Sebagai partai yang membawa misi pelayanan, tentunya memiliki kesamaan dengan ruh Muhammadiyah yang menerapkan spirit Al Maun. Sebab itu sebagai partai yang lahir di era reformasi, PKS amat perlu untuk meminta nasihat dan masukan dari PP Muhammadiyah, cendekiawan Muhammadiyah agar PKS bisa terus bersama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dengan jalur masing-masing," kata Mabruri dalam siaran pers yang diterima Indozone, Jumat (29/7/2022).
Baca Juga: Alasan PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK: Bangsa Terpecah Belah
Nantinya, jajaran DPP PKS dipimpin langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekretaris Jenderal Habib Abu Bakar Alhabsyi, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah, Ali Akhmadi, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kurniasih Mufidayati, para Wasekjen dan Kantor Staf Presiden PKS.
Mabruri berujar, beberapa waktu lalu Presiden PKS Ahmad Syaikhu berkunjung ke Yogyakarta untuk melakukan hubungan silaturahmi ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Saat itu, Ahmad Syaikhu ditemui langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir.
Lebih jauh, Mabruri menuturkan PKS juga akan meminta nasihat kepada PP Muhammadiyah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, agar tidak terjadi kembali polarisasi yang membelah anak bangsa.
"Selain itu PKS juga meminta masukan terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada PP Muhammadiyah agar ke depannya tidak terbagi polarisasi 2 kutub pasca Pemilu, seperti yang terjadi usai Pemilu 2019, sebab energi bangsa ini akan terkuras dan akan terus dihabiskan pada hal tidak substansial karena terjadi polarisasi sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019," tandas Mabruri.
