Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menanggapi klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan akan mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.
Menurut perwakilan KRMP dari LBH Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi, janji yang disampaikan Anies tersebut tak membuat pihaknya telah lega. Pasalnya, hingga kini aturan itu belum resmi dicabut.
"Menanggapi statement dari Gubernur kalau memastikan Pergub (peraturan Gubernur) ini akan dicabut, tentu ini adalah tindakan yang seharusnya sudah dilakukan oleh bapak Anies,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (27/8/2022).
Baca Juga: Tangkap Ratusan Penjudi, Polisi Bantah Terkait Isu Konsorsium 303 Kaisar Ferdy Sambo
“Tapi, kita juga enggak bisa dalam artian langsung senang dulu, karena pergubnya belum dicabut," tambah Jihan.
Jihan pun mengungkapkan bahwa warga terdampak penggusuran tersebut masih membutuhkan komitmen Anies untuk bisa memastikan aturan yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah tak lagi berlaku.
"Yang kita butuhkan adalah bagaimana komitmen atau keseriusan dari Anies selaku Gubernur DKI ataupun pihak Pemprov untuk benar-benar mengawal prosesnya. Entah denagn melakukan upaya upaya ke Mendagri dan sebagainya supaya pergub ini benar benar dicabut," terangnya.
Sebelumnya, Anies menyebutkan pencabutan Pergub yang mengatur soal penggusuran secara paksa tersebut tengah diproses, dan tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami sedang dalam proses pencabutan, tinggal menunggu dari kementerian. Karena kalau sekarang membuat Pergub baru harus ada persetujuan atau harmonisasi dari pemerintah," ucapnya, Kamis (25/8/2022).
