Komisi D DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran pembelian bibit pohon dalam Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. DPRD DKI menilai anggaran itu mubazir.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan anggaran tersebut sebesar Rp30 miliar. Ditolaknya anggaran itu karena masih ada sisa anggaran di APBD 2019.
"Sehingga tahun ini semestinya ditambahkan saja," kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Menurutnya, anggaran ini ditujukan untuk sekolah yang ada di Jakarta. Namun di sisi lain, ada program pemberian bibit pohon gratis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bahkan 1 orang bisa mendapatkan 25 bibit pohon.
Ketika ditanya, Dinas Kehutanan berdalih bahwa jenis pohon dalam anggaran berbeda dengan yang diberikan oleh KLHK.
"Misal beli 10 atau 20 ribu bibit pohon mau dibagikan ke mana? Ini bisa bertabrakan dengan program KLHK," tanggap politikus fraksi Partai NasDem tersebut.
