Panitia Khusus (Pansus) Papua yang beranggotakan 15 anggota telah disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Senin (4/11).
Pansus itu diharapkan segera bekerja menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung selesai di Papua. Mereka bakal coba menemukan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah secara komprehensif.
"Kita berharap agar bukan sekadar melihat persoalan Papua dari masalah keamanan dan hukum saja, tetapi jauh lebih penting menyelesaikan akar masalah. Seperti kesejahteraan, ekonomi, masalah peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya," kata Wakil Ketua DPD, Nono Sampono.
Pansus DPD akan melibatkan berbagai stakeholder dalam menyelesaikan akar masalah di Papua. Mereka akan melibatkan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, anggota DPD, mengundang pakar-pakar, hingga tokoh masyarakat di Papua.
Mereka semua bakal mendiskusikan terkait permasalahan di Papua, dan mencoba menemukan berbagai solusinya.
"Kami juga akan mengundang pemerintah dan pemerintah daerah. Kita juga berharap perguruan tinggi di Papua juga dilibatkan maupun perguruan tinggi nasional karena ini semua aspek yang harus kita lihat, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, hukum, dan lain sebagainya," tutur Nono.
Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan ingin segera menyelesaikan berbagai masalah di Papua. Tujuannya agar mampu menyongsong Papua yang lebih baik melalui perwujudan pembangunan, sehingga tidak ada kesenjangan pembangunan lagi di sana.
"Pansus Papua ini juga akan menjalin komunikasi dengan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat di bawah MPR dalam menyelesaikan masalah di Papua," kata Filep. (MA)
