Sejumlah wilayah Jakarta kembali dilanda banjir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lantas memantau sejumlah titik terdampak di Ibu Kota dan sekitarnya.
Basuki kemudian menyindir Anies yang baru melakukan proyek normalisasi Ciliwung sepanjang 16 kilometer. Jumlah itu pun masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni sepanjang 33 kilometer.
"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insya Allah aman dari luapan. Akan tetapi, yang belum dinormalisasi tergenang (air)," kata Basuki di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1).
Sikap Basuki pun mendapat respons dari Presiden Joko Widodo. Melalui akun Instagram, Jokowi menjelaskan normalisasi Ciliwung masih terhambat karena masalah pembebasan lahan.
Jokowi pun menilai banjir di ibu kota dan sekitarnya pada awal tahun ini, paling parah terjadi di empat daerah aliran sungai DKI Jakarta, yakni Sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter.
"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan. Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung, misalnya sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km,” tulis Presiden Jokowi di akun Instagram-nya @jokowi.
Jokowi pun menjelaskan, pada hulu Kali Ciliwung tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Kemajuan pembebasan tanah sudah di atas 90 persen, dan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45 persen.
“Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020,” ujar Jokowi.
Untuk diketahui, normalisasi sungai Ciliwung merupakan proses pembuatan dinding turap beton atau sheetpile pada sisi sungai sedalam 10, hingga 12 meter ke bawah sungai.
Proyek itu diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pada Desember 2012 yang berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengadakan pembebasan lahan.
