The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kemenkeu Sebut Iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I Harusnya Rp286.000 & Kelas II Rp184.000
Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
News

Kemenkeu Sebut Iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I Harusnya Rp286.000 & Kelas II Rp184.000

Sabtu, 30 Mei 2020 10:23 WIB 30 Mei 2020, 10:23 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah telah secara resmi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran ini diatur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan kenaikan iuran ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, sebenarnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan lebih rendah, dibandingkan dengan perhitungan aktuaria.

Ia menambahkan, kenaikan tarif iuran hanya berlaku untuk segmen kelas menengah ke atas, yaitu kelas II dan kelas I.

Iuran bpjs kelas I
Sejumlah pegawai melakukan aktivitas di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dumai di Dumai, Riau. (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

"Ini (kenaikan tarif) masih jauh di bawah perhitungan aktuaria, (harusnya) untuk kelas I Rp286.000, kelas Ii Rp184.00. Artinya, segmen ini masih mendapatkan bantuan pemerintah sebenarnya," ungkap Febrio dalam video conference pada Jumat (29/5/2020).

Ditandatanganinya Perpres Nomor 64 Tahun 2020, per 1 Juli nanti, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri atau PBPU dan BP naik menjadi Rp150.000 per orang per bulan, untuk kelas I dan kelas II menjadi Ro100.000 per orang per bulan.

Sedangkan untuk kelas III, tahun ini pemerintah memberi subsidi kenaikan tarif sebesar Rp16.500 per orang per bulan. Dengan begini, maka besarnya iuran yang dibayarkan akan tetap Rp25.500.

BPJS kesehatan kelas II
Pegawai BPJS melayani sejumlah warga di kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Medan, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Kenaikan tarif itu lebih rendah dibandingkan dengan yang termuat dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam Perpres itu, setiap kelas mengalami kenaikan iuran jadi Rp160.000, Rp110.00 dan Rp42.000.

Febrio mengungkapkan, tarif iuran BPJS Kesehatan perlu ditinjau ulang secara berkala. Sebab, sejak tahun 2016, taris iuran BPJS Kesehatan belum pernah mengalami penyesuaian.

Bahkann kata Febrio, untuk kelas III, sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hadir, belum pernah mengalami kenaikan.

"Besaran iuran BPJS Kesehatan itu perlu di-review secara berkala. Sebab praktiknya, iuran JKN terakhir naik tahun 2016, bahkan kelas III PBPU belum pernah disesuaikan sejak 2014," sambungnya.

"Jumlah masyarakat miskin yang tidak mampu sebanyak 132,6 juta jiwa itu menjadi peserta PBI gratis, iuran kepesertaan dibayar oleh pemerintah melalui APBN sebanyak 96,6 juta jiwa dan APBD 36 juta jiwa," lanjutnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahrizal Daulay
Putri
Putri

Putri

Writer

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US