Dalam rangka menikmati akhir pekan Minggu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengunggah foto dirinya sedang membaca buku. Namun foto unggahannya tersebut menjadi viral dengan komentar netizen lantaran judul bukunya 'How Democracies Die' yang terkesan tengah menyindir kondisi demokrasi di negara ini.
Sontak banyak netizen memberikan memberikan berbagai tanggapan terkait dengan buku tersebut. Sebagian menduga Anies tengah menyindir pemerintah saat ini, namun tak jarang juga yang menuduh Anies tengah merencanakan untuk 'mematikan' demokrasi.
Di luar dari komentar tersebut, buku tersebut tiba-tiba menjadi viral dan buah bibir di netizen Indonesia. Beberapa di antaranya tertarik untuk mengetahui isi buku tersebut.
Berdasarkan penelusuran Indozone, buku 'How Democracies Die' adalah buku non fiksi yang ditulis dari dua professor kenamaan Universitas Havard Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku kedua penulis menyampaikan pandangan terkait dengan proses demokrasi yang semakin mengikis dan disebabkan oleh beberapa faktor.
Baca Juga: Minta Warga DKI Tak Buat Kegiatan yang Perburuk Covid-19, Anies: Ada Aturannya
Mengutip dari situs Gramedia Utama Pustaka yang menerjemahkan buku ini dengan judul 'Bagaimana Demokrasi Mati', kedua penulis memaparkan riset penuh wawasan dari sejarah untuk menerangkan kerusakan rezim selama abad ke-20 dan ke-21. Mereka menunjukkan bahayanya pemimpin otoriter ketika menghadapi krisis besar demokrasi.
Dalam blurb-nya, kedua penulis buku itu menyebutkan demokrasi bisa mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Kematian itu bisa tak disadari ketika terjadi selangkah demi selangkah yang disebabkan oleh beberapa faktor.
Beberapa faktor tersebut terdiri dari terpilihnya seorang pemimpin otoriter, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dan pihak oposisi yang ditindas.
Ketiga langkah itu sedang terjadi di seluruh dunia dan kita semua mesti mengerti bagaimana cara menghentikannya.
Buku ini menawarkan analisis pemicu kewaspadaan mengenai bagaimana demokrasi didesak. Termasuk pedoman untuk memelihara dan memperbaiki demokrasi yang terancam, bagi pemerintah, partai politik, dan individu.
