The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Isu Kemenag Jadi Kementerian Haji dan Wakaf, Eks Pimpinan BIN Buka Suara: Saya Terpanggil
Mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali (Facebook)
News

Isu Kemenag Jadi Kementerian Haji dan Wakaf, Eks Pimpinan BIN Buka Suara: Saya Terpanggil

Rabu, 24 Februari 2021 16:12 WIB 24 Februari 2021, 16:12 WIB

INDOZONE.ID - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali mengomentari isu perubahan Kementerian Agama menjadi Kementerian Urusan Haji dan Wakaf.

As'ad mengaku mendapat kabar tersebut melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Dia menduga isu tersebut merupakan hoaks.

Sebab, selain merubah nama kementerian tersebut, ada pula isu penggantian aturan pernikahan secara Agama Islam.

Melalui akun media sosial Facebook, mantan Wakil Ketua Umum PBNU ini memberikan tanggapannya.

"Hari ini saya membaca di WA ttg wacana merubah Kemenag menjadi Kementerian Urusan Haji dan Wakaf. Bahkan juga di WA tsb memuat rencana perubahan ttg aturan nikah, talak, rujuk yg pada intinya meniadakan proses pernikahan secara agama. Saya menduga WA tersebut HOAX," tulis As'ad.

"Tetapi karena beberapa tahun yang lalu ada pihak yang mewacanakan 'perubahan fungsi kemenag' seperti diatas, maka saya terpanggil menanggapinya," sambungnya.

As'ad pun menceritakan awal mula pembentukan Kementerian Agama. Menurutnya, kementerian ini memiliki kaitan dengan proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kementerian Agama juga wujud dari kesepakatan dua hal. Yakni bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara teokrasi.

"Pembentukan kemenag ada kaitannya dengan proses berdirinya NKRI yang berdasarkan Pancasila. Suatu wujud kesepakatan diantara pendiri negara bahwa Indonesia bukan negara yang mengikuti 'SEKULARISME' dan bukan pula dimaksudkan sebagai negara 'TEOKRASI'. Oleh karena itu  kalau wacana tersebut benar ada, persoalannya 'tidak sederhana' karena menyangkut persoalan sejarah dan aspek yang mendasar," tulisnya.

As'ad mengatakan, mantan Menteri Agama KH Wahid Hasyim pernah mengemukakan dua reaksi yang timbul dari pembentukan kementerian tersebut.

Pertama datang pendukung sekularisme. Sedangkan kedua kaum yang menanggap hal itu sebagai kemenangan umat Islam. Kaum yang kedua inilah yang disebut pendukung negara teokrasi.

"Padahal, menurut KH Wahid Hasyim, lahirnya Depag harus dipandang sebagai tugas besar bagi kaum muslimin yang merupakan mayoritas untuk menegakkan persatuan bangsa khususnya dengan membangun dan menjaga 'Toleransi Beragama'," tulis As'ad.

"Pernyataan KH Wahid Hasyim tsb, juga terkait erat dengan dengan peresmian  lambang 'Garuda Pancasila' oleh Presiden Soekarno, yg dibawah kakinya tertulis semboyan Bhineka Tunggal Ika' diatas pita yang dicengkeram kuat oleh burung Garuda," sambungnya.

As'ad kemudian bercerita mengenai toleransi beragama. Menurutnya, toleransi tersebut mengandung norma yang bersifat universal namun tidak bisa dihindarkan adanya kekhususan bagi suatu negara. 

"Sebagai contoh ada suatu negara di Eropa (sekuler) meskipun mengizinkan didirikan tempat ibadah umat Islam, tetapi melarang pendirian menaranya dg alasan tidak merupakan budaya atau tradisi negara tsb," tulis As'ad.

Menurut As'ad, toleransi beragama di Indonesia sesungguhnya sudah berlangsung baik dan telah mendapat pengakuan dunia.

"Namun terkait dengan perkembangan globalisasi dan revolusi teknologi informasi, yg memungkinkan dan itu telah terjadi, suatu arus gerakan radikal agama trans-nasional yg terus meningkat, sehingga memerlukan diperkuatnya kehidupan toleransi beragama dan dalam kehidupan berbangsa," kata As'ad mengakhiri.

Baca selengkapnya di bawah ini:

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Nanda Fahriza Batubara
JOIN US
JOIN US