Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menilai maklumat Kapolri terkait larangan konten berbau Front Pembela Islam melanggar kebebasan pers, maka dipersilakan untuk digugat secara hukum.
Terutama bagi Dewan Pers ataupun asosiasi lainnya yang menilai bahwa poin 2d yang berbunyi ‘Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial’ di maklumat Kapolri dianggap telah membredeli kebebasan pers.
“Maka saya kira mesti ada yang menggugat maklumat ini secara hukum di jalur hukum yang tepat,” ucap Karding kepada Indozone, Sabtu (2/1/2021).
“Mungkin teman-teman dewan pers atau aktivis pers bisa menggugat ini secara hukum untuk poin-poin yang dianggap melanggar kebebasan pers dibatalkan pada maklumat itu,” terangnya.
Baca Juga: Polri Bantah Maklumat Kapolri Soal FPI Membredeli Kebebasan Pers
Kendati demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa maklumat Kapolri tersebut merupakan tindakan preventif dari pihak kepolisian guna hal-hal terkait FPI tidak semakin meluas.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri ini adalah bagian dari sikap preventif sebenarnya, agar hal-hal yang terkait FPI tidak menyebar kemana-mana,” tandas Karding.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komunitas Pers mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.
“Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, "(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ungkap Komunitas Pers dalam keterangan resminya.
