DPRD DKI Bakal Kawal Rencana Anggaran Rp171 Miliar untuk Siswa Tak Lolos PPDB

- Senin, 20 Juli 2020 | 15:20 WIB
Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. (INDOZONE/Murti Ali Lingga)
Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. (INDOZONE/Murti Ali Lingga)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyatakan bakal mengawal rencana kucuran anggaran senilai Rp171 miliar yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta sebagai insentif bagi siswa yang tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar bisa masuk di sekolah swasta. 

Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menilai, seharusnya insentif tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pendaftaran siswa baru saja, melainkan untuk penyelenggaraan sekolah gratis. 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, disaat masa pandemi dan situasi serba sulit ini, sudah seharusnya pemerintah lebih peka, tidak hanya memikirkan bagaimana siswa bisa masuk sekolah saja, melainkan juga bagaimana agar para siswa yang terdampak pandemi Covid-19 itu bisa bersekolah dengan tenang. 

“Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 miliar untuk sekolah gratis. Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus diperhatikan. Wacana bantuan Rp171 miliar ini harus kita kawal," ujar Zita dalam keterangannya kepada Indozone, Senin (20/7/2020). 

Zita menilai, jika ditilik dari jumlah dana yang disiapkan, memang Pemprov DKI Jakarta sebenarnya hanya fokus pada uang pangkal masuk sekolah saja. Padahal, kata dia, biaya-biaya lainnya juga harus dipenuhi. 

-
Ilustrasi Penerimaan Siswa Baru. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

 

"Kalau dilihat rincian dari Rp171 miliar itu, cukupnya hanya untuk uang pangkal saja. Yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal," tegasnya.

Menurut Zita, seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa membantu menggratiskan biaya sekolah. Sebab di daerah lain, sekolah swasta juga di gratiskan, salah satunya di Kabupaten Brebes. 

"Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan. Sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," tuturnya. 

Namun demikian, pemberian insentif tersebut harus dilakukan terukur dan bertanggung jawab. Artinya, kata Zita, siswa yang dibantu haruslah benar-benar sesuai kriteria yang diperbolehkan. Maka itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta harus betul-betul mencermati data yang ada. 

"Jadi yang dibantu tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup. Makanya itu datanya diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," tuturnya. 

Ia pun berharap, rencana tersebut betul-betul bisa terlaksana dan bukan hanya wacana. Sebab, pendidikan merupakan hal mendasar yang harus diutamakan. 

"Nah, ini kan baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X