Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid meminta agar pemerintah dapat bersikap tegas dalam membuat sebuah kebijakan. Hal ini dikatakannya menanggapi isu masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.
Menurut Jazilul, jika isu adanya puluhan TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah PPKM Darurat benar adanya, maka hal ini bisa memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
”Kebijakan PPKM Darurat ini harus diikuti dengan contoh dan keteladanan di tempat lain, termasuk para TKA. Saya belum mengkroscek kebenaran dari gambar-gambar adanya TKA yang masuk di tengah PPKM Darurat ini, tapi jika itu benar maka itu bagian dari memprovokasi keadaan. Masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
Politisi PKB ini menekankan, pemerintah termasuk petugas Imigrasi harus memberikan penjelasan sedetail mungkin benar atau tidaknya berita puluhan TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah PPKM Darurat.
"Katakanlah itu memang ada TKA yang datang maka jangan didiamkan. Toh memang tidak ada kebijakan penutupan bandara internasional. Kalau didiamkan maka menjadi pro kontra," tegas dia.
"Bagaimana spirit masyarakat bisa terjaga sementara mereka melihat ada TKA bebas masuk. Nyatakan saja bahwa ini legal, ini boleh, memenuhi syarat, misalnya, sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kalau sekarang ini kan malah menjadi fitnah,” imbuh dia.
BACA JUGA: 24 Ribu WNA Masuk ke Indonesia dalam Sebulan Terakhir, PKS Minta Pemerintah Transparan
Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil, dalam membuat sebuah kebijakan apalagi yang sangat strategis seperti PPKM Darurat, salah satu kunci suksesnya adalah adanya keteladanan dari pejabat yang mengeluarkan kebijakan, dalam hal ini pemerintah.
”Kalau itu benar katakanan benar. Kalau itu salah katakanan salah. Sebab tidak semua TKA masuk itu salah. Katakan saja lalu lintas penerbangan luar negeri ini dibuka. Tunjukkan saja prosedurnya dan mereka yang masuk ini memang sudah aman dari Covid-19. Kalau tidak dijelaskan yang muncul adalah rasa ketidakpercayaan publik,” tutur anggota Komisi III DPR ini.
