Di masa PPKM Darurat, bisnis yang diizinkan beroperasi bekerja di kantor (WFO) adalah perusahaan esensial dan kritikal. Namun, hasil sidak menemukan masih ada perusahaan nonesensial dan nonkritikal memaksa pegawai bekerja di kantor.
Kebijakan kantor yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ini pun membuat para pekerja dilema. Mereka khawatir akan dipecat manajemen jika menentang peraturan kantor.
Hal ini diakui oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus. Dia mengatakan salah satu alasan karyawan memaksa berangkat ke kantor karena khawatir dipecat perusahaan.
"Ada yang bilang bahwa dia akan dipecat lah kalau tidak masuk kerja. Padahal sudah ditentukan sektor pekerjaan yang nonesensial tidak boleh (WFO)," ujar Yusri, Selasa (6/7/2021).
Karena itulah, tak heran jika terjadi kemacetan di jalan karena para pekerja dari sektor nonesensial yang seharusnya bekerja dari rumah, malah masuk kantor.
Yusri menuturkan aparat di lapangan tak jarang dikomplain masyarakat karena dituding sebagai penyebab kemacetan, padahal mereka hanya menjalankan tugas.
"Ini bukan untuk menyusahkan masyarakat, bukan untuk membuat Jakarta ini kosong, tidak. Kami mengingatkan masyarakat, sudah anda di rumah saja. Kalau yang non-esensial sudah mengerti bahwa tidak perlu kerja di lapangan, dia bekerja dari rumah saja, kami pun akan tenang," tutur Yusri.
Menindaklanjuti hal tersebut, polisi akan membentuk tim patroli pengecekan di kantor perusahaan non esensial yang masih buka.
Jika ada perusahaan nonesensial dan nonkritikal yang masih bandel memaksa pegawai masuk kerja, makan akan dikenakan sanksi tegas berupa penjara satu tahun atau denda maksimal Rp1 juta.
Perusahaan juga bisa disegel atau dicabut izinnya melalui Operasi Yustisi yang dijalankan oleh Satpol PP.
