Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti dugaan kebocoran data pengguna pada aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) milik Kementerian Kesehatan. Menurutnya adanya kebocoran data ini memberikan dampak menurunnya kepercayaan masyarakat pada aplikasi sejenis yang dikeluarkan pemerintah.
"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," ujar Netty, Kamis (2/9/2021).
Imbas dugaan kebocoran data dari eHAC ini, Netty pun mempertanyakan keamanan data di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM.
"Bagaimana kemananan data di aplikasi pedulilindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindungi," urainya.
Politisi PKS ini mengingatkan kepada pemerintah untuk berbenah diri dan jangan menyalahkan rakyat jika tidak mau berpartisipasi mengisi data untuk memantau mobilitas di masa pandemi Covid-19 ini.
"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tambahnya.
Di sisi lain dia menyebutkan kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.
Pasalnya, sambung Netty, kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Seperti pada tahun 2020 kebocoran data BPJS.
"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," tegasnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat. Selain itu, kata Netty, pemerintah juga harus melibatkan aparat keamanan untuk mengusut kejahatan siber ini agar peretasnya tertangkap dan dihukum.
"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.
