Kepastian Haji Tahun 2021 Masih Gantung, PKS Desak Pemerintah Lakukan Diplomasi

- Rabu, 5 Mei 2021 | 09:53 WIB
Pelaksanaan ibadah Haji 2020 di tengah pandemi virus corona. (Saudi Ministry Media of Saudi via REUTERS)
Pelaksanaan ibadah Haji 2020 di tengah pandemi virus corona. (Saudi Ministry Media of Saudi via REUTERS)

Hingga kini pemerintah Indonesia belum juga menerima kepastian soal penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021 dari Kerajaan Arab Saudi. Kemudian isu liar pun berkembang di masyarakat.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendesak pemerintah untuk lebih progresif dalam memainkan peran diplomasi mengenai pelaksanaan Ibadah Haji.

Lalu pemerintah juga harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke mayoritas calon jemaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 pada 14 April silam. 

“Sampai saat ini calon jemaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali berjumlah lebih dari 50% dari total calon jemaah haji untuk keberangkatan tahun 2021. Sehingga, tidak mungkin calon jemaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka,” ujar Bukhori, Rabu (5/5/2021).

Dijelaskan Bukhori, sampai saat ini kesulitan tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, tetapi juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci. 

Baca Juga: Varian Baru Corona dari India dan Afrika Selatan Masuk Jakarta, Ini Respons Wagub DKI

Pasalnya, kegiatan ini dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa pandemi apabila sudah diperoleh kepastian jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pilihan paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat .

“Sehingga, seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini, jelas dia.

Lebih lanjut, munculnya isu liar terkait pelaksanaan Ibadah Haji menurutnya adalah ekses yang timbul akibat lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini terhadap Kerajaan Arab Saudi. 

Menurutnya, sah saja apabila mulai terbangun asumsi tertentu di tengah publik yang mengaitkan polemik haji dengan kondisi sosial politik tanah air belakangan ini. 

“Pertama, pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini,” kata Bukhori.

“Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM hingga demokrasi dimana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Sehingga, sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung,” tambahnya.
 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X