The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ini Catatan PKS
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Maruf Amin (kedua kiri). (Foto: ANTARA/Setpres-Lukas)
News

2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ini Catatan PKS

Terdapat beberapa hal yang diawasi

Rabu, 20 Oktober 2021 12:05 WIB 20 Oktober 2021, 12:05 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah berjalan genap dua tahun hari ini, 20 Oktober 2021. Sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sejumlah catatan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, terdapat beberapa yang diawasi oleh pihaknya. Seperti mengenai demokrasi yang esensi check and balance, namun dipemerintahan kali ini terbilang koalisi gemuk dan kualitas kontrol pun melemah.

"Demokrasi itu esensi check and balances, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan dan kuantitas kursi. Dgn koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tp PKS istiqomah di #KamiOposisi," ujar Mardani saat dihubungi Indozone di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Disebutkan Mardani, memang tidak dimungkiri kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi kian membaik. Tetapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkorbankan cukup dalam karena pandemi ini.

"Kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit maksimal di 3%," tuturnya.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Berharap 70 Persen Penduduk Sudah Divaksin pada Akhir 2021

PKS, kata Mardani juga menyoroti mengenai reformasi birokrasi yang belakangan ramai peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN. Menurut dia hal ini perlu sangat hati-hati.

"Contoh terlihat lucu, beberapa mau dihapus tapi Pak Jokowi malah menambah pos wamen. Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dgn grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi," imbuh Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga menyatakan, pembubaran lembaga dan badan akan berhasil jika dikaji dengan saksama, misalnya menggabungkan lembaga yang sejenis. Tetapi yang terpenting, bagaimana para ASN / pegawainya perlu dijaga haknya, ditingkatkan kapasitasnya.

"Kalau dia mau pindah diberikan keterampilan. Jangan sampai terlunta-lunta," tegas dia

Mardani pun juga menyoroti terkait kinerja penegakan hukum yang melemah di 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Apalagi kepuasan publik menurun dari 65,6% (April) menjadi 59,4% (Oktober) menurut survei Nasional Kompas Oktober 2021. Bahkan beberapa waktu terakhir kekecewaan publik pun dituangkan melalui cuitan #percumalaporpolisi di media sosial.

Ditambah lagi, sambung Mardani, banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini. Juga kasus 'smackdown' mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan pendekatan nan humanis demi kepolisian yang Presisi sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Kemudian isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Polemik TWK KPK dan diamnya pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK," tuturnya.

"Partisipasi masyarakat akan memberi dampak penguatan, baik dalam aspek pencegahan/penindakan. Krn tak jarang beberapa kasus korupsi tidak lepas dari partisipasi & laporan masyarakat," imbuh Mardani.

Lebih lanjut Mardani menyatakan terdapat juga masalah pertanahan antara warga dan korporasi, perpindahan Ibu Kota non urgensi. Kemudian tenaga kerja asing (TKA), keringanan hukuman bagi koruptor, urgensi rapid atau swab antigen penumpang yang memberatkan secara finansial pelaku ekonomi UMKM.

Mardani memaparkan bahwa untuk sekarang ini pekerjaan rumah Presiden Jokowi masih banyak, perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sungguh mengurai dan menyelesaikannya.

"Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin. Dan PKS akan tetap menjadi #KamiOposisi yang konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti kami untuk negeri yang lebih baik," tandas Mardani.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Edi Hidayat
Harits Tryan Akhmad
TERKAIT DENGAN INI

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US