Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara perihal wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Menurut Surya Paloh, jika berbicara mengenai amandemen terbatas UUD 1945 alangkah baiknya ditanyakan kepada masyarakat dahulu. Sebab apakah mereka menyetujui jika amandemen terbatas kepada UUD 1945 ini.
"Jadi kita bicara sibuk amandemen terbatas misalnya, MPR mengusulkan ketuanya (Bamsoet) mengusulkan amandemen terbatas. Bagi NasDem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalo mau amandemen," ujar Surya dalam dialog kebangsaan oleh CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).
Baca Juga: Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Amandemen UUD 1945 untuk Hadirkan PPHN
Ditekankan Surya Paloh, wacana amandemen ini harus melibatkan masyarakat. Apakah mereka ingin amandemen UUD 1945 secara terbatas, atau mungkin mereka berpandangan amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan secara terbatas.
"Perlu enggak ada amandemen terbatas? Jangan-jangan masyarakat bilang enggak cukup terbatas. Kita amandemen aja kesana," jelas dia.
"Kalo memang gaberani kesana, sebaiknya jangan amandemen. Itu pikiran-pikiran kita," tambahnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 perlu dilakukan. Ia menyatakan amandemen perlu untuk memberikan penambahan wewenang bagi MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN," kata Bambang dalam sidang tahunan MRP RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
