Polri Bakal Negosiasi dengan KKB, DPR Ingatkan NKRI Harga Mati

- Kamis, 16 Februari 2023 | 09:04 WIB
Helikopter evakuasi sandera yang dibebaskan dari kelompok separatis di Distrik Paro, Kabupaten Nduga. (Facebook/Kodam XVII/Cen)
Helikopter evakuasi sandera yang dibebaskan dari kelompok separatis di Distrik Paro, Kabupaten Nduga. (Facebook/Kodam XVII/Cen)

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa Polri akan melalukan negosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, untuk membebaskan pilot pesawat Susi Air, Captain Philip Mehrtens. 

Namun, ia menekankan agar tidak membahas soal kedaulatan bangsa dalam negosiasi tersebut. Sebab, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati.

"Tim dari polda saya dapat informasi, akan mencoba melakukan negosiasi. Sementara menurut pengumuman yang mengatasnamakan juru bicara negara Papua merdeka itu mengatakan kami akan menegosiasikannya dengan kemerdekaan. Dan sikap kami NKRI harga mati,” kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Rabu (15/2/2023).

Hasanuddin kembali menegaskan, tidak ada negosiasi yang mengorbankan keutuhan NKRI untuk kepentingan segelintir orang. 

Baca Juga: Hari Ini Polda Metro Gelar Rekonstruksi Oknum Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online

“Jadi tidak bisa menegosiasikan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia untuk kepentingan segelintir orang,” ujar Hasanuddin.

“Karena kelompok-kelompok OPM itu ya memang sudah bisa dihitung dan memiliki kepentingan kepentingan separatis. Itu yang kami tangkap sampai sekarang ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut Hasanuddin menuturkan, kemungkinan komisi I DPR akan mengadakan rapat dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit setelah ada upaya pembebasan Captain Philip.

Rapat tersebut merupakan pertemuan lanjutan setalah Komisi l dan TNI bertemu beberapa waktu lalu. Di mana dalam pertemuan itu disepakati untuk melakukan tindakan terarah dan terukur di wilayah Papua.

Baca Juga: Kronologi Penggerebekan Narkoba di Jakut Buat Polisi Ditikam Bocah

“Tetapi satu hal dalam kesimpulan rapat komisi l dengan Panglima TNI dan jajaran kemarin, perlu yang namanya landasan hukum lebih kuat lagi untuk tentara nasional indonesia melakukan tindakan tindakan yang secara terarah dan terukur,” ungkap Hasanuddin. 

Hasanuddin menilai, sejauh ini kerja sama antara TNI dan Polri sudah cukup baik dalam mengatasi situasi di Papua.

“Saya kira berjala bagus, baik faktor intelijen maupun faktor gerakan patroli dan lain sebagainya,” pungkasnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X