Pemprov DKI Jakarta Alosikan Dana Rp700 Miliar untuk Pembebasan Lahan Kali Ciliwung

- Rabu, 9 November 2022 | 13:49 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri). (INDOZONE/Febyora Dwi Rahmayani)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri). (INDOZONE/Febyora Dwi Rahmayani)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp700 miliar untuk pembebasan lahan terkait normalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Heru, nantinya anggaran tersebut akan masuk ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.

"Normalisasi kali ciliwung kurang lebih sekitar 700-an miliar ya," ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Baca JugaFOTO: Anak-anak Bermain di Sungai Ciliwung

Heru menyatakan, pembebasan lahan akan dilakukan terhadap 4 kelurahan pada tahun depan. Namun, ia tidak merincinkan kelurahan mana saja yang akan dilakukan pembebasan lahan.

"Pembebasan lahan kan ada beberapa, ada 4 kelurahan ya kurang lebih segitu," sambung Heru.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan akan bersinergi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, terkait normalisasi sodetan, Kali Ciliwung, dan Cimahi.

"Iya ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan, kalu ciliwung, Cimahi dan seterusnya, dan master plan penanggulangan banjir yang nanti kita Sinergikan," ujar Heru, Rabu (19/10/2022).

Selain itu, Heru juga mengatakan, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pembebasan lahan untuk normalisasi kali.

"Ya nanti kita selesaikan, dalam jangka waktu dekat akan Sinergi dengan menteri ATR/BPN," sambung Heru.

Baca JugaFOTO: Normalisasi Sungai Ciliwung

Sebelumnya, Ahmad Riza Patria saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan normalisasi terkendala pembebasaan lahan.

"Sebenarnya banyak yang siap dibeli, tapi setelah dicek masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kita perlu hati-hati," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022) lalu.

Ia juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pembebasan setiap tahunnya. Namun, Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan.

Halaman:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X