Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, buka suara soal lahan Kampung Susun Bayam (KSB). Dia mengaku belum tahu, bahwa lahan untuk membangun KSB merupakan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
"Belum, saya belum denger itu, malah saya baru denger ini, baru denger ini," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (20/12/2022).
Selain itu, Gembong pun kaget soal pernyataan Dispora DKI maupun PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Dua institusi itu menyatakan, KSB masih berpeoses di BP BUMD dalam bentuk penyetaraan modal dan membutuhkan persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Dispora DKI Jakarta: Lahan Kampung Susun Bayam Masih Berproses Inbreng!
"Dispora menunggu persetujuan DPRD, untuk melepas aset diserahkan kepada Jakpro? Kok, bisa begitu," sambung Gembong.
Menurutnya, Dispora DKI harus menyerahkan aset lahan tersebut kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI, bukan diserahkan ke Jakpro.
"Ya, kalo saya ditanya, saya lebih cenderungnya, saya lebih cenderung kalo itu punya Dispora, Dispora menyerahkan pada dinas perumahan (Pemprov DKI Jakarta)," tambah Gembong.
Menurutnya, bila diserahkan ke dinas perumahan Pemrintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengelolah KSB dengan harga murah.
"Pemprov (DKI) bisa mengelola itu (KSB) dengan (harga) sewa yang murah, karena itu asetnya Pemprov," sambung Gembong.
Gembong menyatakan, bila aset lahan tersebut diserahkan kepada Jakpro, harga sewa KSB akan mahal.
Baca Juga: Soal Lahan Kampung Susun Bayam, Dispora DKI Jakarta Beri Penjelasan
"Kalau itu asetnya diserahkan kepada Jakpro, kemudian dikelola Jakpro. Jakpro, kan, bicara untung-rugi, sehingga harganya, harga sewanya pasti akan lebih mahal itu," pungkas Gembong.
