Pakar Imbau Wilayah Bodetabek Ikut Ajukan PSBB, Kenapa?

- Rabu, 8 April 2020 | 13:15 WIB
Foto udara lalu-lintas kendaraan menuju Jakarta di gerbang tol Bekasi Barat, Jawa Barat, Rabu (8/4/2020). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Foto udara lalu-lintas kendaraan menuju Jakarta di gerbang tol Bekasi Barat, Jawa Barat, Rabu (8/4/2020). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Syahrizal Syarif menyebutkan kalau wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat juga harus meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerahnya.

Pasalnya, jika wilayah-wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek ) tidak melakukan PSBB, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan Jakarta menerapkan PSBB.

“Terutama Bodetabek. Artinya kalau Jakarta melakukan ini, Tapi Bodetabek tidak melakukan apa-apa ya, ya rembes. Jadi Bodetabek itu kalau mau satu paket harus melakukan itu,” ucap Syahrizal kepada Indozone, Rabu (8/4/2020).

Kendati demikian, Syahrizal mengkhawatirkan kalau daerah-daerah lain akan melihat terlebih dahulu bagaimana penerapan PSBB di Jakarta. Padahal menurutnya, Jakarta tidak bisa dijadikan indikator keberhasilan PSBB untuk daerah lain.

“Saya khawatir sekarang kan daerah melihat Jakarta, kita lihat dulu deh Jakarta jalan atau nggak, dan jalannya seperti apa. Jadi Jakarta itu tidak bisa jadi indikator, wilayah kerjanya hanya seperti kabupaten, rentan kendali manajemennya sama seperti kabupaten. Tapi uangnya banyak sekali,” terangnya.

“Jadi kabupaten/kota (lainnya) tidak bisa meniru DKI, karena uangnya banyak. Saya khawatir daerah-daerah lain enggak mau mengajukan, padahal dia zona merah,” tambah Syahrizal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pengajuan tersebut akan berdasarkan data sebagai argumentasinya.

"Jabar akan ambil keputusan berdasarkan data, termasuk PSBB itu akan kita exercise berdasarkan data yang kita terima (dari daerah). Kalau datanya tidak lengkap, kita susah melengkapi argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat" ucap Ridwan Kamil seperti dilansir website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Berawal Saling Tatap, ODGJ Bacok Tetangga di Kepala

Selasa, 23 April 2024 | 19:30 WIB
X