Ekonom dari lembaga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto dan Muhammad Ishak Razak memberikan rekomendasi kepada pemerintah cara untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan di Indonesia akibat pademi virus corona (Covid-19).
CORE Indonesia memprediksi bahwa angka kemiskinan Indonesia pada triwulan II 2020 akan bertambah signifikan bisa mencapai 12 juta orang.
Berdasarkan kajian Akhmad Akbar Susamto dan Muhammad Ishak Razak, setidaknya ada lima cara atau upaya yang bisa tempuh oleh pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan Covid-19.
1. Tingkatkan anggaran bansos dan perluas jumlah penerimanya.
Lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah saat ini. Target penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang dianggarkan pemerintah selama pandemi masing-masing 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran Rp37,4 triliun dan Rp43,6 triliun per tahun.
"Selain itu, ada transfer cash dari Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta senilai Rp600 ribu selama empat bulan. Di samping terus memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, pemerintah perlu meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19," kata Muhammad Ishak Razak di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
2. Integrasikan penyaluran bansos lebih sederhana dan seragam.
Ishak menyebutkan, langkah kedua ialah mengintegrasikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) sehingga menjadi lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, di samping terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
"Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bantuan sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Selain penyalurannya lebih efisien, penerima bantuan tidak tumpang tindih. Di samping itu, potensi berkurangnya jumlah bantuan dapat dihindari," ujarnya.
3. Kurangi beban pengeluaran masyarakat: turunkan BBM, LPG, dan listrik.
Selanjutnya, langkah ketiga ialah mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah (administered prices) seperti BBM, listrik dan LPG.
"Menurunkan harga LPG tiga kilogram yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah dan memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB," paparnya.
4, Tingkatkan insentif petani, peternak, atau nelayan.
Akhmad melanjutkan, strategi keempat ialah dengan meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
"Sektor pertanian saat ini masih menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak hingga 34,58 juta orang atau 27,3 persen tenaga kerja nasional per Agustus 2019. Selain itu, Kebijakan tersebut juga akan membantu pemerintah mengamankan ketersediaan stok pangan nasional khususnya selama berlangsungnya masa pandemi," ungkapnya.
5. Intervensi pemerintan untuk tingkatkan anggaran belanja pemerintah dan realokasikan dana Kartu Prakerja.
Sementara upaya terkahir yaitu meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah.
