Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, pelonggaran transportasi umum agar bisa kembali beroperasi membuat kebijakan dari pemerintah menjadi rancu dan kacau.
"Ini rancu dan kacau pemerintah. Ada dua kebijakan yang bertentangan," ucap Mardani kepada Indozone, Rabu (13/5/2020).
Menurut Mardani, dengan kebijakan dibuka kembali transportasi umum merupakan kebijakan yang sesat. Pasalnya, nanti yang akan menjadi korban adalah masyarakat.
"Kebijakan memberi izin transportasi publik dalam kondisi penyebaran Covid-19 yang tinggi adalah kebijakan sesat. Jika ini terus berlanjut, yang jadi korban adalah rakyat," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Mardani mengimbau kepada pemerintah pusat untuk menunggu hingga masalah pandemi virus corona dapat dikendalikan di Tanah Air sebelum mengambil kebijakan yang dapat membuat pergerakan masyarakat kembali terjadi.
"Sarannya selama pandemi belum ‘dikendalikan’ kawal pergerakan jangan dibuka," pungkas Mardani.
Seperti diketahui, operasi transportasi umum seperti kereta jarak jauh dan penerbangan kembali dibuka oleh pemerintah. Kemudian, Gugus Tugas Percepatan Covid-19 pun mengatur kriteria orang yang bisa melakukan perjalanan jauh melalui transportasi tersebut.
Adapun yang dikecualikan dalam surat edaran Gugus Tugas adalah yang meliputi pekerja atau layanan penanganan Covid-19, dibidang kesehatan, orang yang memiliki anggota keluarga sakit parah, hingga pekerja migran.
Artikel menarik lainnya
Menhub Akui Aturan Mudik di Indonesia Bikin Masyarakat Bingung
Jokowi Harap Bansos dari Pemerintah Tingkatkan Daya Beli Bahan Pokok Warga
