Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang terjerat adalah Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Dia diduga menerima setoran dari kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Saat OTT pada Selasa (15/10) dini hari, diamankan barang bukti Rp200 juta.
Sebelum Dzulmi, KPK juga menciduk Bupati Indramayu Supendi pada Senin (14/10). Dia diamankan bersama tujuh orang lainnya terkait kasus dugaan suap proyek Dinas Pekerjaan Umum.
Banyaknya kepala daerah yang diamankan KPK membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa prihatin. Pasalnya, sudah ada 119 kepala daerah yang terjerat OTT KPK dalam lima tahun kepemimpinannya di Kemendagri.
"119 kepala daerah itu belum termasuk kepala dinas dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10).
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mewanti-wanti para kepala daerah dengan aera yang rawan terjadi praktik korupsi. Sebut saja dalam hal perancangan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, retribusi pajak, serta jual beli jabatan.
Terkait pengganti kepala daerah yang terciduk OTT KPK, Tjahjo mengaku akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas. Hal itu agar tidak terjadi kekosongan jabatan sehingga roda pemerintahan terus berjalan.
