Kelompok pengusaha menyambut baik wacana penerapan program kartu prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo untuk dieksekusi tahun 2019. Akan tetapi, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan agar program itu efektif dan menemui target sasarannya.
"Program ini termasuk sesuatu yang baru dan bersifat uji coba. Ini merupakan janji kampanye Jokowi yang untuk mengeluarkan Kartu Prakerja. Namun demikian, sasaran program ini harus jelas," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Sarman Simanjorang, kepada Indozone, Sabtu (23/11).
Agar tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan, Sarman meminta pemerintah membuat kurikulum yang jelas pada pelatihan yang diberikan kepada para pengangguran. Kemudian, seleksi pesertanya juga disarankan lebih ketat.
Tujuannya agar menjaring orang-orang yang punya kemampuan dan etos kerja yang baik.
"Dimulai dari kurikulum atau materi pelatihan yang akan diberikan, sehingga para peserta ada jaminan akan mendapat pekerjaan atau menjadi ke wirausaha," tutur Sarman.
Selain itu, Sarman yang juga merupakan anggota Dewan Pengupahan DKI dari unsur pengusaha itu menyarankan agar pemerintah punya key indicator melihat efektifitas dari program kartu prakerja tersebut.
Sarman tidak ingin peserta hanya mendaparkan pelatihan dan sertifikat, tetapi terus menjadi pengangguran. Jika program Kartu Prakerja berhasil, indikatornya adalah angka pengangguran Indonesia yang semakin berkurang.
"Untuk itu pesertanya harus selektif agar yang mendaftar benar-benar mau dan serius meningkatkan kemampuannnya dari sisi skill, kompetensi dan produktivitasnya, sehingga memenuhi persyaratan dan daya saing ketika memasuki dunia kerja," pungkas Sarman.
