Berbeda dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda, tentang penggunaan skuter listrik (skutik) di trotoar. Transport Associate Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Aishah M Imran menceritakan salah satu negara yang juga mengalami kejadian seperti di Indonesia, yakni di Portland Amerika Serikat.
Tetapi di sana semua pembuat regulasinya langsung berkoordinasi dengan semua jajaran dan membuat pilot project. Ia melihat aturan skuter listrik (skutik) di sana lebih banyak manfaatnya karena bisa mengurangi emisi.
"Disana sama kaya di Indonesia, ada kemunculan skuter listrik dulu, kecelakaan kemudian mereka tidak langsung nge ban (melarang), beda dengan di sini," ujar wanita yang akrab disapa Shaha tersebut, Kamis (28/11).
Di Portland, pemerintahnya sepakat mengatur kecepatan skutik, lokasi yang diperbolehkan, hingga pengawasan terhadap produk atau alat transportasi personal tersebut. Ia mengaku terkait aturan larangan skutik di jalan raya dan trotoar semuanya diketahuinya melalui media sehingga tidak ada sharing pendapat dengan ITDP.
Awalnya kebijakan yang disajikan oleh Dishub dan Dilantas Polda juga ungkapnya hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, ITPD tetap memberikan masukan soal keleluasaan skuter listrik di jalan Jakarta.
"Kalau kita advokasikannya lebih kepada keleluasaannya disertai dengan pengawasan dari Dishubnya dan operatornya," ungkapnya.
Untuk saat ini ITDP mendorong agar aturan terhadap skutik ini, pasalnya ia menyakini akan ada banyak jenis transportasi baru yang akan bermunculan setelah skuter listrik.
