PD Pembangunan Sarana Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah 'DP Rp 0.
Dugaan ini pun sudah dilidik oleh Bareskrim Polri.
Humas PD Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer, membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapat surat pemanggilan dari Bareskrim Polri terkait dugaan itu.
"Memang betul ada surat panggilan dari Bareskrim dan sudah ada beberapa karyawan Sarana Jaya yang dipanggil karena itu," kata Keren, Selasa (10/3/2020).
Keren menjelaskan, karyawan PD Sarana Jaya yang dipanggil belaku secara kooperatif kepada penyidik Bareskrim Polri. Sejauh ini, proses lanjutan dugaan kasus ini masih berjalan.
"Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Karena masih dalam proses. Semua kami serahkan ke pihak kepolisian," ujarnya.
Meskipun demikian, ia enggan memastikan terkait pemanggilan itu terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 tersebut.
Sejauh ini pemanggilan itu masih sebatas berikan keterangan.
"Detailnya kami belum tahu. Itu ranah kepolisian. Kami cuma diminta keterangan dan kami koorperatif," tuturnya.
Ia menambahkan, pemanggilan karyawan PD Sarana Jaya itu terjadi pada beberapa Minggu lalu.
Hingga kini, belum diketahui pasti berapa besaran dana dalam dugaan korupsi yang terjadi melibatkan BUMD milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini.
Sekadar informasi, penyidik Bareskrim telah mengirimkan surat panggilan kepada pihak PD Sarana Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi tersebut.
