Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad, menilai program rumah DP Rp0 tidak cocok untuk warga kurang mampu yang pendapatannya kurang dari Rp4 juta.
"Program yang diterapkan pemerintah daerah harusnya bisa menakar pendapatan warga. Kalau untuk gaji Rp4 juta ke atas, warga miskin tidak dapat," kata Ramly.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI merampungkan seleksi administrasi pendaftaran rumah DP Rp0. Sebanyak 1.790 dari total 2.358 pendaftar, lolos verifikasi.
Pendaftar yang lolos verifikasi adalah yang berpenghasilan Rp4 juta hingga Rp7 juta. Skala prioritasnya pun dibagi, yakni untuk masyarakat sudah menikah dan berkeluarga.
Program rumah DP Rp0 itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dianggap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2018.
Namun, kebijakan itu dinilai tidak semuanya tepat sasaran. Masih banyak warga ibu kota dengan pendapatan kurang dari Rp4 juta per bulan, tidak bisa menjangkau rumah itu karena minimnya tabungan.
"DP 0 persen untuk orang yang tidak mampu itu tidak akan mungkin karena DP itu harus dibayar nantinya," tegas Ramly.
Rumah DP Rp0 dibangun di atas lahan seluas 5.686 meter persegi. Hunian itu memiliki bangunan dengan tinggi 21 lantai yang terdiri dari 780 unit, dan terbagi dalam tiga jenis.
Jenis pertama adalah studio yang berjumlah 240 unit. Harga yang dipasarkan untuk kelas ini dimulai dari Rp184 jutaan sampai Rp195 jutaan per unit.
Kemudian ada tipe satu kamar tidur yang berjumlah 180 unit, seharga Rp210 jutaan hingga Rp213 jutaan. Lalu jenis terakhir, yakni dua kamar tidur berjumlah 360 unit. Publik bisa membelinya dengan merogoh kocek sekitar Rp304 jutaan sampai Rp310 jutaan.
