Menko Polhukam Wiranto Diserang, Sejarah Teror Kembali Terulang
ANTARA FOTO/Dok Polres Pandeglang/Ist
News

Menko Polhukam Wiranto Diserang, Sejarah Teror Kembali Terulang

Rizka
Sabtu, 12 Oktober 2019 13:51 WIB 12 Oktober 2019, 13:51 WIB

INDOZONE.ID - Insiden penusukan yang dialami Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto bukanlah aksi teror pertama dari kelompok garis keras di Indonesia. Namun, Wiranto barangkali menempati daftar pejabat negara pertama yang menjadi korban teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang berjejaring dengan ISIS.

Tersangka pelaku penusukan, Syahril Alamsyah alias Abu Rara adalah anggota JAD Bekasi dan bekas anggota JAD Kediri di Jawa Timur. JAD merupakan organisasi Islam yang secara de jure telah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 2018.

Akan tetapi, berkaca dari aksi teror terhadap Wiranto, pembubaran JAD serta penahanan sejumlah pemimpinnya terbukti tidak melumpuhkan aktivitas para anggotanya yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

penusukan wiranto
ANTARA FOTO/Dok Polres Pandeglang

Beberapa jam setelah aksi teror berlangsung, Badan Intelijen Negara (BIN) di Jakarta mengungkap bahwa lembaga tersebut telah memantau gerak-gerik Syahril Alamsyah (31) dan istrinya, Fitri Andriana (21), sejak tiga bulan lalu.

Syahril bersama anggota JAD Bekasi lainnya diduga akan melancarkan aksi teror pada pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober. Namun, serangan itu ternyata diluncurkan ke Wiranto di tengah kunjungannya ke Menes, Kecamatan Pandeglang, Banten pada Kamis siang (10/10/2019), atau 10 hari sebelum pelantikan berlangsung.

Banyak faktor yang membuat penyerangan terhadap Wiranto menjadi cukup mudah dilakukan. Salah satunya penjagaan yang kurang ketat mengingat Wiranto saat itu diagendakan untuk menyapa warga Menes dan meresmikan pendirian gedung perkuliahan milik Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten.

penusukan wiranto
photo/Ist

Dari tayangan video detik-detik penusukan Wiranto, terlihat Syahril dapat dengan mudah berlari menerobos penjaga dan langsung menusuk perut kiri Wiranto dengan kunai. Ajudan Wiranto, Fuad dan Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto sempat mencoba menghalau Syahril, namun upaya keduanya gagal.

Wiranto terlanjur tertikam hingga tersungkur jatuh. Tak lama, Syahril bersama Fitri langsung diringkus petugas, dan diamankan petugas polisi. Sementara, Wiranto selamat meski ia dikabarkan harus menjalani operasi di bagian perut kirinya.

Barangkali dengan kejadian itu, Syahril seolah menyampaikan pesan bahwa ancaman teror tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, atau pun kelompok yang secara keyakinan berbeda. Lebih dari itu, teror mengancam para pejabat pemerintah beserta institusi yang menjadi simbol negara.

Ancaman Teror, Sebuah Ideologi atau Balas Dendam?

penusukan Wiranto
photo/Ist

Membaca peristiwa pada masa lampau, serangan terhadap pejabat negara seperti menteri, Ketua Parlemen, bahkan Presiden dilatari sejumlah motif. Di antaranya, protes terhadap kebijakan, sikap politik atau ideologi kelompok, dan balas dendam/retaliasi terhadap kebijakan institusi negara ataupun perbuatan individu tertentu.

Dalam kasus Indonesia misalnya, aksi teror dan kekerasan terhadap pejabat negara telah dialami sejak masa pendiri negeri, Presiden Soekarno hingga hari ini Menko Polhukam Wiranto. Walau demikian, tidak semua teror dilatari paham radikal.

Salah satu contoh, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita ditembak mati oleh pria tak dikenal pada 26 Juli 2001. Kemudian, diketahui di pengadilan bahwa otak pembunuhannya adalah putra Presiden RI ke-2, Tommy Soeharto.

penusukan wiranto
ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki

Motif pembunuhan Syafiuddin barangkali jauh dari paham radikal, tetapi lebih didorong oleh aksi balas dendam. Pasalnya, 10 bulan sebelum hakim itu tewas, ia memvonis hukuman 18 bulan penjara serta denda Rp30,6 miliar terhadap Tommy dalam kasasi perkara tukar guling tanah milik Bulog dengan PT Goro Batara Sakti.

Contoh kedua lebih punya kemiripan dengan insiden penikaman Wiranto, karena aksi teror dilatari paham radikal. Matori Abdul Djalil, Wakil Ketua MPR dan Menteri Pertahanan periode 2001-2004 merupakan korban pembacokan oleh Tanzul Arifin alias Sabar, anggota Mujahidin Islam Nusantara, pada 2000.

Pembacokan itu dilakukan Sabar didorong dari keinginan mewujudkan keinginan guru ngajinya, Zulfikar. Dari keterangan Sabar, Zulfikar ingin membunuh dan melukai Matori karena Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dinilai telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Matori saat itu berhasil diselamatkan dan pelaku divonis sembilan tahun penjara.

Kekerasan Bukanlah Jawaban

Presiden Jokowi
photo/ANTARA/Galih Pradipta

Terkait insiden yang dialami Wiranto, Presiden Jokowi telah menyampaikan dengan tegas perang terhadap radikalisme. Dari pernyataan yang disampaikan di hadapan publik, Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk membongkar jaringan kelompok radikal yang bertanggung jawab terhadap insiden Wiranto.

"Saya telah perintahkan kepada Kapolri dan Kepala BIN, didukung TNI untuk mengusut tuntas. Sekali lagi, usut tuntas dan tindak tegas pelaku serta seluruh jaringan terkait  peristiwa tadi siang (penikaman Wiranto,red)," kata Presiden Joko Widodo seusai menjenguk Wiranto di RSPAD, Jakarta.

Dari satu pihak, hukum memang dibuat untuk mencegah agar kejahatan atau sebuah tindak pidana tidak lagi berulang. Namun dalam kasus radikalisme, akar masalah barangkali tidak terpusat pada kekeliruan pelaku memahami ajaran agama, tetapi sebabnya jauh lebih kompleks.

Wiranto
photo/Ist

Dorongan melakukan aksi teror itu salah satunya bisa saja disebabkan oleh alasan yang sifatnya cukup personal. Oleh karena itu, kasus aksi teror yang dilakukan anggota keluarga pun cukup mudah ditemukan, misalnya oleh ayah-ibu-anak atau suami dan istri.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, proses penyebaran paham radikal bersifat kompleks, bahkan melibatkan emosi pelakunya. 

"Dalam terorisme, yang dimainkan adalah emosi, bukan logika. Ketika seseorang terpapar radikalisme, prosesnya cukup panjang. Bagaimana dia punya keberanian untuk menyerang, itu butuh waktu," jelas Dedi, sehari setelah insiden Wiranto.

Wiranto
photo/Ist

Kepolisian tentu mempunyai pertimbangan untuk bertindak tegas dan keras terhadap tersangka teroris. Namun, rehabilitasi atau upaya pemulihan bagi pelaku, keluarga, dan lingkungan masyarakat jauh lebih penting agar siklus kekerasan tidak berulang.

Langkah paling sederhana yang seyogianya dilakukan setelah insiden penikaman Wiranto adalah pihak kepolisian wajib menjamin proses hukum terhadap tersangka, Syahril dan Fitri yang berlangsung transparan dan tanpa penyiksaan.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Rizka
Rizka

Rizka

Editor
TERKAIT DENGAN INI
ARTIKEL LAINNYA
LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU