Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menjelaskan jika evaluasi Pilkada melalui DPRD masih sebatas diskusi saja. Hal tersebut usai pimpinan MPR bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.
Yandri berucap bahwa wacana itu tidak akan diterapkan pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
"Untuk tahun 2024 pasti tetap pemilihan langsung," tutur Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Baca Juga: Komisi II DPR Komentari Wacana Pilkada Lewat DPRD: Kalau Kembali ke Sana, Mundur Namanya
Politisi PAN ini menekankan Pilkada serentak 2024 tetap tetap diadakan langsung. Di mana masih mengikuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Tahun 2024 Pilkada langsung itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin diutak-atik lagi. Tetap berpedoman di UU 10/2016 dan tata cara pemilihan, saksi dan sebagainya di UU 7/2017," urai Yandri.
Walau begitu Yandri menyatakan bukan berarti evaluasi soal Pilkada melalui DPRD akan dihentikan. Bisa aja hal itu dilanjutkan untuk mengetahui dari ruang publik.
"Kajian, pendapat, diskusi tentang Pilkada langsung saya kira enggak ada apa-apa. Di buka di ruang publik apa sih manfaatnya, apa mudaratnya, apa solusinya, apa yang harus kita lakukan terhadap perbaikan-perbaikan terhadap Pilkada, itu enggak apa-apa," tutup Yandri.
Sebelumnya Pimpinan MPR RI melakukan pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden alias Wantimpres. Dalam pertemuan itu turut membahas sejumlah permasalahan bangsa.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet pertemuan antara pihaknya dengan Wantimpres membahas sejumlah permasalahan bangsa dan krisis global.
Baca Juga: Soal Peluang Gibran Maju di Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata PDIP
“Pertemuan kami adalah intinya menyamakan persepsi tentang masalah-masalah bangsa yang ada dan kita harus siap dengan persoalan krisis global yang menyangkut pangan, energi, dan keuangan. Kita juga bicara sistem demokrasi, apa kita sepakat demokrasi pascareformasi perlu kita kaji," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2022).
Kata Bamsoet, salah satu persoalan bangsa, yaitu sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. Ia bilang, hal itu perlu dikaji kembali apakah sistem demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudarat.
“Kemudian kita juga lihat ada kecenderungan yang perlu kita waspadai. Apabila sistem Demokrasi tetap kita biarkan, karena semangat kita berantas dan mengurangi korupsi apa iya kalau demokrasi hari ini mampu menekan perilaku korup yang makin meningkat,” tegas Bamsoet.
