Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mulai membenahi birokrasinya pasca adanya dugaan kasus pungutan liar atau pungli yang dilakukan oknum pejabatnya.
Tak hanya itu, Ima pun meminta oknum pejabat Disdik DKI yang diduga melakukan pungli untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan guru honorer sebagai guru kontrak kerja individu (KKI) harus dipecat.
"Disdik harus bersih-bersih ya dan oknumnya harus dipecat," ucap Ima saat dihubungi, Rabu (24/8/2022).
Ima menilai, pemecatan tersebut harus dilakukan sebagai salah satu bentuk pemberian efek jera kepada yang bersangkutan. Apabila kasus itu benar dilakukan, maka oknum telah menyalahi aturan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Dia (oknum) sebagai birokrat, sebagai PNS, sudah menyalahi sumpahnya," ungkapnya.
BACA JUGA: Berantas Pungli, Bobby Nasution Siapkan Layanan Pengaduan Digital
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah ditindaklanjuti.
"Iya sudah ditindaklanjuti. Sudah kita minta. Ya sama dinas juga," ucap Riza di Gedung DPRD DKI, Selasa (23/8/2022).
Adapun, Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI) Annas Fitrah Akbar mengungkapkan adanya oknum pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) yang melakukan pungutan liar atau pungli terhadap Guru Kontrak Kerja Individu (KKI) atau honorer.
Menurut Annas, kasus tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan guru honorer yang diduga asli atau palsu (aspal) yang ditandatangani oleh pejabat Disdik DKI.
"Kita heran gaji dan tunjangan kinerja daerah ASN DKI itu sangat besar, kok masih bisanya lakukan tindakan terindikasi pungli kepada guru-guru", ucap Annas dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, (23/8/2022).
