Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berulah di Papua.
Untuk diketahui, aktivitas KKB selama ini sudah mengganggu keamanan di Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat di sana hidup dalam ketakutan.
KKB diduga sudah melakukan berbagai tindak pidana yang mengancam ketertiban dan keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.
Terbaru, KKB diduga melakukan melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua pada 8 Februari 2021 yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya.
“Pemerintah tidak akan berkompromi dengan KKB di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB,” ujar Dani-sapaan akrabnya, melalui siaran pers resmi yang diteirma MNC Portal, Jumat (12/2/2021).
Dani meminta aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan masyarakat di Intan Jaya.
Selain itu, Pemprov Papua juga saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya.
“Termasuk meminta Bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire. Pemerintah Pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya,” ujar Dani.
Pemprov diharapkan melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat. Peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.
