PPKM Belum Efektif, DPR Minta Pemerintah Cari Terobosan Inovatif

- Rabu, 3 Februari 2021 | 10:43 WIB
Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali lantaran masih tingginya kasus aktif COVID-19 di beberapa daerah tersebut. Perpanjangan terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. (ANTARA FOTO/Yulius
Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali lantaran masih tingginya kasus aktif COVID-19 di beberapa daerah tersebut. Perpanjangan terhitung mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. (ANTARA FOTO/Yulius

Pemerintah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 belum efektif.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mencari terobosan inovatif  guna menekan angka kasus Covid-19.

"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam  menekan angka kasus Covid-19. Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang  luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur,” kata Netty kepada wartawan, Rabu (3/1/2021).

Netty menyarankan salah satu terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan karantina wilayah secara penuh serta fokus pada pembenahan sistem kesehatan.

"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," ujarnya.

 

Baca Juga: Jokowi Bicara Soal PPKM: Tidak Efektif, Implementasi Tak Tegas dan Tak Konsisten

Di sisi lain menurut Netty pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah salah satu bentuk kebijakan setengah hati dari pemerintah.

"PSBB dan PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus. Perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bukti bahwa kebijakan setengah hati membuat kasus Covid-19 makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih.

"Sampai saat ini angka kasus sudah  mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk. Jadi,  pemerintah bukan hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia," tegas Netty.  

Penanganan pandemi Covid-19, kata Netty, agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.  Untuk menang melawan pandemi Covid-19 dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasikan  semua lini pengambilan kebijakan penanganan pandemi. 

Terakhir Netty mendorong pemerintah agar  terus meningkatkan 3T dan mengetatkan 3M. 

"Angka testing kita masih  rendah dan tidak merata dibandingkan negara lain dengan kasus tinggi. Program 3T dan 3M menjadi kunci dalam skema penanganan COVID-19, jangan sampai longgar," tutupnya. 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

Berawal Saling Tatap, ODGJ Bacok Tetangga di Kepala

Selasa, 23 April 2024 | 19:30 WIB
X