Proses impeachment terhadap Donald Trump atas tuduhan menghasut serangan 6 Januari di Capitol AS telah memicu spekulasi bahwa ia dapat kehilangan beberapa keuntungan yang diberikan kepada mantan presiden.
Menurut para ahli hukum, berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku, Trump akan mempertahankan fasilitas termasuk pensiun, ruang kantor, dan detail keamanan bahkan jika ia dihukum oleh Senat dalam persidangan pemakzulannya.
Ini adalah undang-undang, yang diberlakukan pada tahun 1958, yang memberikan tunjangan seumur hidup kepada mantan presiden. Tunjangannya termasuk ruang kantor yang sesuai, perlindungan Dinas Rahasia, sekitar Rp 1 milyar per tahun untuk membantu menutupi biaya staf dan pensiun yang saat ini bernilai sekitar Rp 3 milyar per tahun.
Undang-undang tersebut diberlakukan untuk memberikan keringanan finansial kepada mantan Presiden Harry Truman, yang meninggalkan jabatannya pada tahun 1953 karena menghadapi hutang dari usaha bisnis yang gagal sebelum masa jabatannya.
Keuntungan yang paling berharga adalah ruang kantor. Mantan Presiden Bill Clinton, George W. Bush dan Barack Obama masing-masing memiliki lebih dari Rp 7 milyar sewa kantor yang ditanggung oleh pembayar pajak pada tahun 2020, dikutip dari Reuters.
Tetapi jika mereka dicopot dari jabatannya selama masa kepresidenan mereka, kata Brian Kalt, seorang profesor hukum di Michigan State University. Diberhentikan oleh DPR tidak berdampak pada keuntungan.
Banyak anggota parlemen dan tokoh masyarakat menyerukan pencopotan Trump dari jabatannya selama hari-hari terakhir kepresidenannya, tetapi dia menghindari nasib ini, sehingga keuntungannya aman.
Beberapa pendukung mengatakan Undang-Undang Mantan Presiden adalah biaya yang tidak perlu, dengan alasan bahwa presiden zaman modern memiliki peluang yang menguntungkan dan tidak membutuhkan bantuan publik setelah mengundurkan diri.
