Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menilai kesadaran masyarakat semakin meningkat atas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua.
Akan tetapi, kesadaran masyarakat tidak diimbangi dengan kedisiplinan Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan aturan PSBB di lapangan.
"Kalau yang saya lihat dari dua tahap ini, justru kesadaran masyarakat makin muncul tapi kedisplinan Pemprov DKI untuk menegakkan belum nampak," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono di Jakarta, Kamis (14/5/2020).
"Jadi dua periode ini kesadaran makin meningkat tapi penegakkan dari Pemprov justru tidak nampak," tambahnya.
Diketahui, Gubernur Anies Baswedan telah menerbitkan Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi bagi pelanggar PSBB. Tapi penegakkan hukum di lapangan belum terlihat sampai sekarang.
Menurut Gembong, ketegasan aparat Pemprov DKI di lapangan bisa membantu meningkatkan kedisiplinan masyarakat mematuhi aturan.
"Sekarang mungkin mau menghadapi yang (PSBB) ketiga sudah mengeluarkan rambu-rambu itu. Tapi bagi kita yang terpenting yang pertama Pemprovnya harus ketat, yang kedua kesadaran kolektif masyarakat, ketiga konsisten," tuturnya.
Politisi PDIP ini pun berharap Gubernur DKI dapat terus menerus mengevaluasi pelaksanaan PSBB. Hasil evaluasi tersebut, diharapkan terjadi penurunan kasus virus corona (Covid-19) di ibu kota. Jika kasus Covid-19 kian turun, maka diharapkan tidak ada lagi pemberlakuan PSBB tahap ketiga.
"Mudah-mudahan hasil evaluasinya menurun sehingga tidak perlu ada PSBB tahap ketiga supaya bisa kembali normal," tandasnya.
