Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan kepada para anggota DPRD DKI, terkait pengurangan proyeksi pendapatan pajak di dokumen rancangan APBD DKI 2020.
Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pemprov DKI, Selasa (26/11), menyisakan banyak pertanyaan dari anggota dewan. Beberapa yang menjadi sorotan adalah pajak hotel, parkir, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).
Anggota Badan Anggaran (Banggar), Abdurrahman Suhaimi, mengklaim dalam sejarah anggaran pihaknya tidak pernah melihat adanya proyeksi anggaran yang tiba-tiba turun.
"Di mana-mana tren pajak itu naik, ini ko bisa turun, tolong jelaskan," kata Abdurrahman dalam rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11).
Menyikapi pertanyaan itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI, Faisal Syafruddin, menjelaskan dalam proyeksi yang turun itu mempertimbangkan adanya kondisi ekonomi.
"Contoh hotel. Kenapa hotel itu turun karena okupansinya hotel itu turun, berdasarkan hasil data dari pusat statistik itu turun 5 persen, otomatis itu jadi asumsi itu bahwa terjadi penurunan hotel," ujar Faisal usai rapat Banggar.
Soal pajak hiburan, Faisal juga menjelaskan adanya tren perpindahan dari Jakarta ke beberapa daerah seperti Sentul dan Tangerang. Beberapa yang paling terasa adalah penerimaan dari konser-konser intenasional.
Faisal menyebutkan penyebabnya adalah karena Jakarta tidak memiliki tempat. "Itu kaya yang kemarin yang ada di Kemayoran pindah ke Bali, itu potensinya sekitar Rp6 miliar. Itu belum dengan show-show besar, kaya kemarin karena DKI tidak punya tempat yang besar."
