Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapat pekerjaan rumah dari Komisi III DPR RI. Badan yang dipimpin Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius itu diminta membuat peta yang jelas terkait tempat dan media yang digunakan untuk menyebarkan paham terorisme.
Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).
"Saya tertarik pada pemetaan wilayah rawan radikal terorisme. Pertanyaan saya adalah, apakah pemetaan ini sudah selesai, dan jika sudah selesai di mana saja itu?" kata Hinca.
BNPT, sambungnya, perlu membuat pemetaan desa mana saja yang rawan terpapar paham terorisme. Menurutnya, pencegahan terorisme bisa dimulai dari desa.
Sementara untuk wilayah kampus, Hinca menyarankan agar BNPT bisa membentuk pusat kajian anti terorisme. Dia juga menilai perlu ada evaluasi cara sosialisasi terhadap paham kebangsaan di kampus yang menurutnya masih dilakukan dengan cara monoton.
"Cara pandang terhadap mahasiswa harus memiliki pendekatan yang berbeda dan progresif. Kita tidak dapat mengandalkan pola-pola memberikan materi kebangsaan, akan merasa menjenuhkan," jelasnya.
Dia juga mengatakan terorisme sudah mengakar kuat sekali di media sosial (medsos) dan pola penyebarannya sangat cepat.
Hinca mengungkapkan, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mencatat setiap hari ada sekitar 90 ribu konten terkait ISIS dan paham radikal lainnya yang diunggah kelompok mereka ke medsos. Setiap saat konten tersebut bisa diakses tanpa batas. (MA)
