Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyinggung status mantan narapidana menjelang ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pimpinan di salah satu perusahaan BUMN.
Ahok sejatinya merupakan mantan narapidana akibat kasus penistaan agama. Syarief pun mengaitkan masa lalu Ahok dengan wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melarang mantan narapidana menjadi calon kepala daerah pada Pilkada 2020.
Syarief pun meminta pemerintah cermat dalam memilih pejabat negara. Faktor integritas dan perilaku para kandidat wajib menjadi pertimbangan karena demi bangsa dan negara.
"Sekarang ini saja pilkada sudah ada pandangan dari KPU eks narapidana tidak boleh. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif. Banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11).
Walau demikian, Syarief mengatakan Demokrat tidak menolak jika Ahok memimpin BUMN. Namun, dia meminta pemerintah memilih sosok yang berintegritas.
"Itu kan tergantung dari yang mengeluarkan, apalagi kalau seorang presiden. Lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behavior, integritas di dalam memimpin bangsa ini," tutur Syarief.
