Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pemerintah harus melakukan evaluasi penerapan PPKM darurat secara menyeluruh dan tidak sekadar mengganti istilah.
Apalagi belakangan ini jumlah testing terpantau turun drastis hampir 68 persen dalam tiga hari terakhir. Kemudian angka positivity rate juga mengalami peningkatan hingga 30 persen.
“Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir. Angka positivity rate kita juga meningkat hingga 30 persen dalam sepekan terakhir," ujar Netty dalam keterangannya yang diterima Indozone, Kamis (27/7/2021).
Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini juga menyoroti klaim bahwa kasus mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing kita rendah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif guna mengukur keberhasilan PPKM.
"Misalnya, berapa rerata tingkat BOR yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes lainnya," katanya.
Data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, lanjut Netty, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka. Kemudian dia menilai indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian.
"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana strategi mencapai target vaksinasi yang kini ditingkatkan menjadi 5 juta dosis per hari. Apakah target sebelumnya yang 2 juta dosis per hari sudah tercapai? Jangan membius rakyat dengan kebahagiaan semu, sementara strategi akselerasi belum jelas,” tambahnya.
BACA JUGA: Usulan Anies soal Sanksi Pidana Pelanggaran Covid-19 akan Disahkan Akhir Juli
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM darurat. Seperti halnya penyaluran bantuan sosial agar masyarakat yang terdampak dari PPKM darurat ini bisa tetap makan.
"Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," ungkapnya.
