The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Pemerintah Tak Lagi Biaya Isolasi Mandiri, PKS: Jadi Beban Daerah
ejumlah pasien COVID-19 berjemur saat menjalani isolasi mandiri di Madrasah (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/wsj.)
News

Pemerintah Tak Lagi Biaya Isolasi Mandiri, PKS: Jadi Beban Daerah

Isolasi mandiri dipindahkan.

Senin, 14 Juni 2021 09:44 WIB 14 Juni 2021, 09:44 WIB

INDOZONE.ID - Pemerintah Pusat akan menghentikan anggaran isolasi mandiri (isoman) di tempat penginapan per 15 Juni 2021 dan akan melimpahkan beban tersebut ke pemerintah daerah (pemda). 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, dengan dibebankannya isolasi mandiri ke pemda, maka akan menambah beban bagi daerah itu.

 “Gak hanya isolasi mandiri, bahkan 3T juga akan menjadi beban daerah," ujar Mufida, Senin (14/6/2021).

Dengan adanya rencana pelimpahan anggaran isoman ke daerah, Mufida mengingatkan agar tidak mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi yang kembali naik dalam bulan ini di beberapa daerah.

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siap Bantu Sediakan Fasilitas Isolasi Mandiri COVID-19

Beberapa Pemda merencanakan akan menggunakan bangunan sekolah dan GOR sebagai tempat isolasi mandiri. Ia menegaskan agar fasilitas isolasi mandiri cukup memadai untuk memutus rantai penularan virus.

"Jangan sampai diserahkan ke Pemda, ternyata Pemda juga tidak mampu sehingga malah dihilangkan program isolasi mandiri atau membuat program isolasi mandiri seadanya. Kalau penanganan dari sisi kesehatan terus dikesampingkan, anggaran sebesar apapun untuk menangani pandemi tidak akan memberikan dampak dalam penurunan kasus," tegas dia.

Di sisi lain, dia menyampaikan adanya beban anggaran isolasi mandiri ke Pemda  terungkap saat melihat rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) dari APBN.

"Bahkan laporan realisasi anggaran untuk tes antigen TA 2021 dan testing PCR  masih sangat rendah,  di bawah 6 persen. Pada situasi status bencana nasional Pandemi serapan anggaran untuk testing yang masih sangat rendah bisa menjadi masalah besar bagi mitigasi Pandemi Covid-19," jelas Mufida.

Tidak sampai di situ, Politisi PKS ini juga menyebut catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan anggaran KCP PEN 2020 yang menyebut soal bermasalahnya perhitungan anggaran, keselarasan realokasi APBD dan persoalan kegiatan testing, tracing dan treatment.

"Catatan ini mengonfirmasi ada persoalan di pelaksanaan 3T yang masih belum sesuai dengan standar WHO. Baik pada tahap Testing sampai dengan Treatment,” ungkap Mufida.

Lebih lanjut dia menekankan, isolasi mandiri adalah salah satu bagian dari treatment Covid-19, termasuk aktivitas test lewat antigen maupun PCR. 

"3 T ini masih menjadi senjata ampuh dalam menangani Covid-19. Seharusnya politik anggaran bisa lebih memihak bidang kesehatan ini," ungkap dia.

Ia meminta keseriusan pemerintah dalam mengutamakan kesehatan dibandingkan sektor yang lain. Rendahnya serapan anggaran dalam 3T sementara pemerintah gencar meminta rakyat wajib patuh 5M seperti sebuah kerja ironi.

"Rendahnya serapan anggaran untuk test mengkonfirmasi sejauh mana pemerintah ingin menyelesaikan Pandemi ini. Lewat jalan kesehatan sebagai panglima terkonfirmasi tidak. Sepertinya Pemerintah menggunakan prioritas lain dan hasilnya seperti yang kita rasakan hari ini," pungkas dia.
 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fiddy Anggriawan
Lanjar Wiratri
Harits Tryan Akhmad

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US