Koalisi Pejalan Kaki Terima 200 Aduan Masyarakat Per Hari

- Rabu, 30 Oktober 2019 | 14:24 WIB
Instagram/@koalisipejalankaki
Instagram/@koalisipejalankaki

Pelanggaran penggunaan trotoar nampaknya masih menjadi masalah yang tak kunjung selesai, terkhusus di Ibu Kota Jakarta. Setiap harinya, ada saja aduan dari masyarakat terkait pelanggaran hak pejalan kaki di trotoar Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus. Ia mengaku pihaknya menerima hingga 200 laporan pengaduan dari masyarakat per hari.

"Hampir 100 hingga 200 pengaduan setiap hari, baik saat prapembangunan trotoar, saat dibangun dan setelah dibangun, masih komplain pada kami," kata Alfred di Jakarta, Selasa (29/10).

-
Instagram/@koalisipejalankaki

Beberapa pengaduan itu menyangkut tentang perampasan hak pejalan kaki di trotoar dengan adanya penghadangan kendaraan bermotor, alih fungsi trotoar menjadi tempat usaha, hingga fisik infrastruktur yang tidak sesuai harapan.

Hingga saat ini, lanjut Alfred, pihaknya masih menjadi rujukan ketika masyarakat mengeluh tentang kondisi infrastruktur pejalan kaki yang tidak ramah bagi penggunanya.

"Ada delapan kanal pengaduan masyarakat saat ini di Pemprov DKI, tapi mengapa mengadu ke kami. Ini harus kami respons," ujar dia.

Pengaduan tersebut dijaring Koalisi Pejalan Kaki melalui aplikasi Android 'Koalisi Pejalan Kaki' dan media sosial Instagram @koalisipejalankaki. Kanal pengaduan tersebut dikelola oleh sepuluh administrator dari sejumlah kalangan, di antaranya mahasiswa.

-
Jalur khusus sepeda di trotoar Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

"Kita sekarang masih butuh lebih dari sepuluh orang admin lagi untuk mengompilasi seluruh laporan masyarakat," katanya.

Respons terhadap pengaduan itu dilakukan melalui direct messenger (DM) kepada pihak otoritas yang bersangkutan via media sosial. Sebab, Koalisi Pejalan Kaki belum menjalin kerja sama resmi dengan pemerintah.

Sejumlah keluhan juga kerap menjadi obrolan kalangan netizen di kolom komentar media sosial hingga berujung pada solusi.

Penegakan Hukum Trotoar Jakarta Masih Lemah

Menurut Alfred, upaya penegakan hukum terhadap perampas hak bagi pejalan kaki di trotoar terbilang masih lemah.

-
ANTARA/Galih Pradipta

"Pelanggaran di trotoar seakan dibiarkan. Itu kegagalan penataan kota yang bertujuan mewujudkan kota yang beradab," kata Alfred.

Pernyataan tersebut merujuk pada hasil audit sosial yang dilakukan pihaknya terhadap proses revitalisasi trotoar yang tengah bergulir masif di sejumlah kota di Jakarta.

"Dari laporan yang dihimpun melalui kanal pengaduan masyarakat serta hasil inspeksi lapangan, masih banyak trotoar yang belum 'ramah' bagi penggunanya," katanya.

Halaman:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X