Partai Demokrat versi AHY melakukan perlawanan hukum terhadap hasil KLB ilegal yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam hal ini, PD menggandeng 13 kuasa hukum, salah satunya ada Bambang Widjojanto (BW).
Bambang Widjojanto meminta agar pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
Partai Demokrat bersama 13 kuasa hukum tersebut mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Kedatangan mereka untuk mengajukan gugatan.
"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
BW menjelaskan bahwa permasalahan Partai Demokrat merupakan masalah bangsa yang serius. Ia mengingatkan bahwa masalah PD ini juga bisa menimpa partai lain di masa yang akan datang.
"Mudah-mudahan ini bisa diatasi, jadi ini tidak main-main ini. Kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian sebuah partai akan bisa dihancurkan dengan cara begini, gitu," ujar BW.
Lebih lanjut katanya, pemerintah jadi ikut terseret dalam polemik ini, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden.
"Ini bukan persoalan main-main, apalagi kemudian ada representasi Pak Moeldoko yang posisinya tuh sangat strategis sebagai KSP," ujarnya.
