Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyarankan kubu Moeldoko untuk membuat partai sendiri dengan berlandaskan hukum. Hal ini dikatakannya pasca pemerintah melalui Kemenkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Pasca-keputusan Kemenkumham 31 Maret sudah jelas mana yang sah. Jadi jangan lagi usik Partai Demokrat. Karena kami siap melawan, DPC dan DPD Jawa Tengah tentu siap bersatu melawan para pengganggu Partai Demokrat," kata AHY di Kabupaten Semarang, Minggu (4/4).
Putra sulung SBY itu mengatakan, banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan membuat partai baru. Ia mencontohkan R. Hartono yang mendirikan PKPB, Edy Sudrajat yang mendirikan PKPI, Wiranto yang mendirikan Hanura, dan Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerindra.
"Pembentukan partai baru secara konstitusional lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar. Tentu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang membangun Partai Demokrat selama 20 tahun, masak akan dibegal dengan KLB ilegal," ungkapnya.
Menurut AHY, Susilo Bambang Yudhoyono selaku ayahnya sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tak perlu turun tangan dalam menyelesaikan kisruh ini. Pasalnya SBY telah merawat Partai Demokrat dari awal sampai mendapat kepercayaan rakyat seperti sekarang ini.
"Jadi yang dilakukan oleh kubu Moeldoko dengan mengadakan KLB ilegal itu kan mau enaknya saja, sehingga tidak bisa diterima akal sehat," ujar AHY.
AHY melanjutkan, pasca kisruh Demokrat pihaknya memecat tujuh penggerak KLB. Namun AHY tak bisa menghitung secara detail jumlahnya.
"Tentu yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah. Kader yang setia adalah pejuang istimewa," jelasnya.
