Beberapa waktu lalu, pengucapan sumpah oleh anggota DPRD Cirebon menjadi viral di media sosial. Hal tersebut dikarenakan terdapat penghapusan kata khilafah ditengah-tengah pengambilan ikrar itu.
Ketua DPRD Cirebon Affiati menuntun membacakan teks sumpah jabatan, kemudian diikuti oleh anggota menyebutkan kalau mereka bersumpah akan menjaga NKRI dari pengaruh khilafah dan komunisme.
"Kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme dan khilafah," ucap mereka berbarengan.
Namun, poin sumpah tersebut rupanya ditolak oleh anggota DPRD Cirebon. Kemudian, politisi dari Partai Gerindra ini pun langsung mencoret kata khilafah, dan menggantinya dengan liberalisme, leninisme, dan sekulerisme.
"Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh komunisme, liberalisme, leninisme, dan sekulerisme," katanya sembari mengulangi tuntunan sumpahnya.
Mengenai kejadian tersebut, juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman memberikan tanggapannya. Ia mengatakan bahwa sumpah kesetiaan seharusnya tidak perlu diucapkan pada ikrar anggota DPRD.
"Sumpah kesetiaan secara khusus nggak perlu, karena anggota DPRD Kab/Kota sudah mengucapkan sumpah jabatan pada saat pelantikan sebagaimana diatur Pasal 369 UU MPR,DPR,DPD dan DPRD," ucapnya kepada Indozone, Selasa (14/7/2020).
Menurut Anggota Komisi III DPR RI tersebut sumpah jabatan itu secara umum telah tercantum kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Saat ini tugas mereka amalkan saja sebaikbaiknya sumpah jabatan tersebut, nggak perlu narasi tambahan yang tidak diatur Undang-Undang," tutup Habiburokhman.
