Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menolak proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Sebelumnya, pembiayaan proyek mercusuar melalui APBN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 93/2021 yang telah diteken Presiden Jokowi.
Jazuli membeberkan ada 3 alasan menolak kebijakan tersebut. Pertama, fokus utama APBN saat ini adalah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.
"Beban penanganan Covid sudah sangat menekan APBN, dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini," kata Jazuli kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
Kedua, kebijakan ini sebagai bentuk inkonsistensi Presiden Jokowi. Sebab katanya, Presiden Jokowi sempat berjanji proyek kereta cepat murni investasi dan tak memakai APBN.
Jazuli menilai, konsistensi kebijakan ini penting, karena APBN jadi hajat hidup masyarakat Indonesia. Lagipula, proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak.
"Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?," ujarnya.
Lalu yang ketiga, pembiayaan proyek kereta cepat melalui APBN karena ada kesalahan kalkulasi investasi. Sehingga jika ada kesalahan, maka jangan ditanggung APBN.
Menurut Jazuli, ini sama saja namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Karena APBN ini sudah sangat tertekan dan hutang negara terus membengkak di periode pemerintahan ini.
"Jangan terus bebani APBN, makin tak sehat nanti bisa kolaps. Warning ini tidak main-main," kata Jazuli.
